GROBOGAN – Percepatan penyerapan anggaran terus digenjot Pemkab Grobogan melalui percepatan pengerjaan normalisasi enam sungai yang mengalami sedimentasi parah.
Normalisasi tersebut dilakukan di APBD Perubahan 2025 ini.
Kabid Persungaian dan Embung Dinas PUPR Grobogan Slamet Setiyono menjelaskan bahwa enam sungai yang masuk program normalisasi tahun ini meliputi Sungai Deresan (Penawangan), Sungai Daresan (Brati), Sungai Semut (Godong), Sungai Jetak (Toroh), Sungai Madoh (Geyer), dan Sungai Taruman (Klambu).
"Seluruh pekerjaan berupa galian tanah di alur sungai untuk mengembalikan lebar alur serta mengangkat sedimentasi yang cukup tinggi. Total anggaran untuk paket APBD Perubahan ini mencapai Rp 1,1 miliar. Rata-rata Rp 190 juta-Rp 200-an juta," jelasnya.
Diungkapkan, dari enam sungai tersebut, empat sudah selesai pengerjaan dan dinyatakan PHO, sementara dua lainnya—Sungai Daresan dan Deresan baru mencapai sekitar 50 persen progres pekerjaan.
Meski demikian, menurutnya, pengerjaan terus dikebut agar dapat rampung sebelum batas akhir kontrak.
Adapun sejumlah kendala yang dialami seperti endapan lumpur yang terlalu tinggi, akses alat berat yang terbatas, serta cuaca yang masih sering hujan sempat memperlambat progres di lapangan.
"Kendala lainnya, di mana sejumlah petani juga kedapatan menanam tanaman keras seperti jati dan waru pada sisi tanggul, sebagian sudah ditanami padi. Sehingga harus koordinasi dengan pihak desa terlebih dulu untuk dilakukan penebangan," ungkapnya.
Pihaknya turut berpesan ke warga untuk tidak menanam tanaman di sepanjang alur sungai atau tanggul. Dengan harapan warga bisa memahami karena ini untuk kepentingan bersama.
“Meski ada beberapa kendala tersebut, namun seluruh pekerjaan tetap harus dipacu. Normalisasi ini sangat mendesak karena pendangkalan sudah mengganggu aliran air dan meningkatkan potensi banjir,” ujar Slamet.
Pemkab berharap dengan selesainya seluruh normalisasi ini, aliran air kembali lancar dan risiko banjir di wilayah terdampak dapat ditekan mulai akhir tahun ini.
Hujan yang mulai intens juga memengaruhi percepatan pekerjaan. Aktivitas alat berat beberapa kali harus berhenti, karena jika dipaksakan hasilnya tidak maksimal.
Untuk mengejar target PHO, pelaksana diminta menambah jam lembur alat berat dan memaksimalkan penggunaan dua unit alat pada paket APBD Perubahan.
"Kami minta untuk menambah jam lembur. Bisa satu jam atau lebih. Hal itu untuk mempercepat pengerjaan," harapnya. (int)
Editor : Ali Mustofa