GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya agar seluruh non-ASN bisa terakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di tahun ini.
Upaya itu diwujudkan dengan pengiriman data 3.556 honorer ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Senin (25/8).
Kepala BKPPD Grobogan, Padma Saputra, menyebut tenaga non-ASN yang pada 2024 pernah mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS tahap 1 dan 2 namun belum lolos otomatis terdata dalam skema PPPK Paruh Waktu.
Selain itu, honorer lama serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga mendapat peluang melalui usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah.
“Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah menata tenaga non-ASN yang selama ini belum memperoleh formasi ASN penuh. Pengusulan kebutuhan dilakukan lewat layanan elektronik BKN agar transparan dan akuntabel,” terangnya.
Meski statusnya paruh waktu, pegawai yang diterima nantinya tetap sah tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Induk PPPK (NIP) serta memperoleh upah sesuai anggaran instansi terkait.
Berbeda dengan seleksi reguler, mekanisme kali ini tidak membuka pendaftaran mandiri, melainkan peserta langsung diusulkan oleh OPD tempat mereka bekerja.
Padma menegaskan, seluruh tenaga non-ASN di Grobogan yang sudah masuk kategori R2, R3, R3B, R3T, R4, dan R5 hasil pendataan BKN diusulkan tanpa terkecuali.
Dari 3.556 honorer tersebut, terdiri atas 763 guru, 194 tenaga kesehatan, dan 2.559 tenaga teknis. Rinciannya, hanya satu guru yang masuk database BKN, sementara 762 lainnya lulusan PPG nonbasis data.
Pada tenaga kesehatan, ada 15 orang masuk database dan 179 di luar database. Sedangkan tenaga teknis, 1.179 orang tercatat di database dan 1.420 lainnya non-database.
Meski begitu, kebutuhan terbesar saat ini berasal dari sektor pendidikan. Grobogan masih kekurangan sekitar 1.800 guru.
“Untuk mengatasi kekurangan itu, digunakan formasi R5 bagi lulusan PPG prajabatan yang sudah bersertifikat pendidik dengan minimal dua tahun pengalaman mengajar. Namun karena belum mencukupi, ke depan juga akan dibuka peluang bagi lulusan PPG murni yang baru lulus tanpa syarat wiyata bakti,” jelas Padma.
Ia menambahkan, bagi lulusan PPG yang belum terdata akan difasilitasi pada rekrutmen berikutnya.
“Prinsipnya, kami berusaha agar semua honorer bisa tertampung di tahun ini, terutama di sektor pendidikan yang sangat membutuhkan tambahan tenaga pengajar,” tegasnya.
Saat ini Pemkab Grobogan masih menunggu penetapan formasi dari Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut usulan tersebut. (int)
Editor : Mahendra Aditya