GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mengambil langkah aktif dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pendidikan, khususnya terkait rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR). Keberadaan lahan di wilayah Kalongan Kecamatan Purwodadi menjadi opsi lokasi terbaru yang diusulkan.
Selama dua hari berturut-turut, jajaran Pemkab melakukan audiensi ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Republik Indonesiadi Jakarta.
Sekretaris Daerah Grobogan Anang Armunanto memimpin langsung rombongan yang terdiri dari perwakilan Dinsos, Bappeda, BPPKAD, DPUPR, dan Disperakim.
Audiensi ini merupakan bagian dari konsultasi teknis dan sinkronisasi lintas sektor untuk memastikan bahwa pembangunan SR di Grobogan berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan penuh dari kementerian terkait.
Dalam pertemuan di Kemensos, Sekjen Robben Rico menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dirancang agar inklusif, adaptif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Sekda Anang menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Pemkab Grobogan merupakan penugasan langsung dari Bupati Setyo Hadi sebagai wujud dukungan nyata terhadap kebijakan nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pembangunan SR ini berjalan dengan landasan hukum yang kuat, tata ruang yang tepat, dan dukungan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Diketahui, saat audiensi bersama Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Pemkab Grobogan mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan SR yakni di Desa Mojorebo, Kecamatan Wirosari (seluas ±6,11 hektare) dan Desa Kalongan, Kecamatan Purwodadi (±70.140 meter persegi).
Kedua lokasi tersebut telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meskipun sebagian areanya masih membutuhkan pendalaman teknis lebih lanjut dan sinkronisasi lintas sektor.
Kepala Bappeda Grobogan Afi Wildani menyampaikan bahwa saat ini lokasi Kalongan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih strategis dari sisi akses dan efisiensi.
“Untuk pembangunan baru, Kalongan kami ajukan karena pertimbangannya lebih menguntungkan. Saat ini masih menunggu verifikasi kelayakan dari KemenPU,” terangnya.
Ia menambahkan, lokasi Mojorebo sebenarnya sudah mendapatkan tanggapan positif dari KemenPU, namun menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih.
“Lahan Mojorebo cukup luas dan potensial, tapi konsekuensinya agak berat terkait jaminan air,” ungkap Afi.
Sementara itu, opsi lokasi di wilayah selatan Lapangan Danyang sempat disounding ke kementerian, namun belum diajukan secara resmi karena keterbatasan dari sisi tata ruang.
Meski lahan Kalongan memiliki kerentanan banjir dalam kondisi tertentu atau force majeure, Afi menegaskan bahwa hal tersebut akan diantisipasi melalui penataan lingkungan dan sistem drainase yang baik.
"Langkah konsultatif dan koordinatif ini mencerminkan keseriusan Pemkab Grobogan dalam mempersiapkan dukungan menyeluruh terhadap program prioritas nasional.
Pendirian Sekolah Rakyat dipandang sebagai upaya jangka panjang untuk menjawab tantangan kemiskinan yang masih menjadi isu krusial di daerah.
“Pendidikan adalah jalan panjang untuk membangun generasi tangguh. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak yang tidak hanya kuat secara karakter, tetapi juga terdidik secara akademis dan siap bersaing secara sosial,” pungkas Afi. (int)
Editor : Mahendra Aditya