Tujuh Perumahan di Grobogan Belum Serahkan PSU, Disperakim Ingatkan Developer

Intan Maylani Sabrina • Dipublikasikan Minggu, 6 Juli 2025 | 23:19 WIB
MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat mengecek lokasi perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan.
MENGECEK: Petugas Disperakim Grobogan saat mengecek lokasi perumahan di wilayah Kabupaten Grobogan.

GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) terus mendorong para pengembang untuk segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke pemkab.

Sebab hingga kini, masih ada tujuh perumahan yang belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kepala Disperakim Grobogan Endang Sulistyoningsih melalui Kabid Perumahan Rakyat, Upik Farida Surya Dona, menyebutkan bahwa jumlah perumahan di Grobogan terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun tidak semua pengembang taat aturan.

“Tahun lalu sudah ada 45 perumahan yang menyerahkan PSU. Tapi setelah kami cek lagi di lapangan, ternyata masih ada tujuh yang belum.

Di antaranya Grand  Majenang 1 dan 2, Permata Hijau 3, Jagan Sari Recidence Gubug 1, Griya Cipta Indah Godong 1, Griya Harmoni Regency, dan Majenang Indah,” jelasnya.

Menurut Upik, penyerahan PSU menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Selain merupakan kewajiban yang diatur dalam Perda dan Perbup, penyerahan itu juga menjadi syarat agar kawasan perumahan bisa diakses bantuan dari pemerintah.

“Kalau sudah diserahkan, warga bisa mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, penerangan, atau fasilitas lainnya. Perumahan juga jadi lebih tertata dan bernilai,” tuturnya.

Meski demikian, proses penyerahan PSU masih menemui kendala. Banyak pengembang mengeluhkan rumitnya prosedur.

“Biasanya butuh waktu sekitar tiga bulan. Harus ada site plan, lalu ada biaya lain seperti pengurusan ke notaris. Ini yang kadang membuat pengembang malas mengurus, lalu ditinggal begitu saja tanpa penyerahan resmi,” imbuhnya.

Upik memastikan, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, pengawasan tetap berjalan ketat. Apalagi proses penyerahan PSU saat ini juga diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami ingin semua developer patuh aturan. Jadi bukan sekadar formalitas, tapi demi kepentingan masyarakat yang tinggal di perumahan itu sendiri,” pungkasnya. (int)

Editor : Mahendra Aditya
grobogan psu developer