Ambyar Blora Catatan Ekonomi Entertainment Fashion Feature Grobogan Hobi Inspirashe Internasional Jateng Jepara Karimunjawa Kesehatan Kudus Kuliner Lifestyle Mlaku Bareng Nasional Olahraga Otomotif Pati Pendidikan Religi Rembang Sportainment Teknologi Unisnu Mengabdi Wisata

Komisi B DPRD Grobogan Pertanyakan Kredit Macet di BKK Purwodadi, Komisi B Beri Saran Ini

Sirojul Munir • Selasa, 25 Februari 2025 | 17:08 WIB

MINTA KETERANGAN: Komisi B DPRD Grobogan memanggil PT BPR BKK Purwodadi untuk program kerja dan kinerja selama tahun 2024 dan program tahun 2025 ini.
MINTA KETERANGAN: Komisi B DPRD Grobogan memanggil PT BPR BKK Purwodadi untuk program kerja dan kinerja selama tahun 2024 dan program tahun 2025 ini.
GROBOGAN — Komisi B DPRD Grobogan memanggil PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) sebagai mitra kerja dari Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) Kabupaten Grobogan.

Pemanggilan tersebut tentang kinerja perusahaan milik daerah untuk evaluasi program kerja tahun 2024 dan program kerja berjalan pada 2025. Salah satunya tentang kredit macet. 

Sukanto anggota Komisi B DPRD Grobogan mengatakan, BKK Purwodadi sebagai perusahaan BUMD milik Pemkab Grobogan sebagian besar modal dimiliki Pemkab Grobogan.

Maka pemanggilan untuk evaluasi kinerja. Salah satunya tentang adanya kredit macet yang terjadi diperusahaan tersebut. 

”Hasil evaluasi ini kami meminta selama semester satu sampai bulan Juni 2025 ini harus ada penyelesaian,” kata Sukanto politisi dari PKB Grobogan. 

Maka untuk penyelesaian tersebut, pihaknya meminta agar ada penarikan kredit macet dengan nilai lebih miliaran rupiah.

Progres penyelesaian tersebut diharapkan untuk sepuluh kreditur macet bisa diselesaikan dalam enam bulan ke depan. 

”Iya tidak harus semuanya. Yang besar dulu. Sampai satu semester pertama ini ada progres pembayaran dulu,” ujarnya. 

Dalam penyelesaian adanya kreditur tersebut bisa diselesaikan di kantor cabang untuk kredit macet dengan nilai besar.

Sedangkan kreditur dengan tunggakan kecil bisa diselesaikan di kantor unit di masing-masing Kecamatan. 

”Penyertaan modal BKK dari Pemkab Grobogan ada 54,6 persen. Deviden BKK Purwodadi ke Pemkab Grobogan pada 2024 ada Rp 24 miliar,” terangnya. 

Sementara itu, selama lima tahun terakhir lima tahun terakhir sampai tahun 2024. Keseluruhan perkembangan menuju positif.

Nilai aset lima tahun terakhir tahun 2019 aset memiliki Rp 877 miliar dan bulan September tahun 2024 asset menjadi menjadi Rp 1,399 triliun, sedangkan penyaluran kredit tahun 2019 sebesar Rp 791 miliar dan tahun 2024 menjadi Rp 1,12 triliun. 

Sementara dana pihak ketiga dari than 2019 sebesar Rp 754 miliar dan tahun 2024 menjadi Rp 1,191 triliun. Hasil laba perusahaan tahun 2019 Rp 38 miliar dan tahun 2024 laba menjadi Rp 38,9 miliar.

Keberhasilan selama tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari Top Ceo BUMD 2024 dan Top BUMD Awards (bintang 5 BPR) PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda) dan Top Pembina BUMD tahun 2024 dari Info Bank.

Kemudian Penghargaan BKK dengan Asset Terbesar dan Kredit Ramah UMKM dari Rakar Kudus award Tahun 2024 serta penghargaan lainnya. 

PT BPR BKK Purwodadi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Grobogan.

Dengan Total aset mencapai Rp 1,379 Triliun, dan Perolehan Laba sebesar Rp 38,9 Miliar, serta rasio-rasio Keuangan yang cukup baik sampai dengan Triwulan 3 tahun 2024. (mun/war)

Editor : Noor Syafaatul Udhma
#bkk purwodadi #grobogan #kredit macet #purwodadi grobogan