GROBOGAN – Upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Grobogan semakin nyata dengan hadirnya Dapur Bergizi Mandiri di Jalan Hayam Wuruk, Purwodadi.
Meski masih dalam tahap penyempurnaan administrasi, dapur ini telah siap melayani hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari.
Dapur ini dibangun oleh Yayasan PAUD KB Cahaya Hati dengan konsep swasta yang akan menyasar sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan.
Pemilik yayasan, Untung Prasetyo, menjelaskan bahwa pendirian dapur ini berawal dari informasi yang diperolehnya secara daring.
“Kami mengetahui program ini dari pemerintah daerah dan media daring. Kemudian kami mendaftar sebagai mitra dapur makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dapur yang berdiri di bekas Restoran D'Lanz ini memiliki fasilitas lengkap.
Terdapat area memasak, gudang, ruang rapat, kantor, ruang ganti, tempat pencucian peralatan, serta tiga kamar untuk tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peralatan dapur pun sudah hampir lengkap, mulai dari kompor, wajan, hingga alat pemotong.
Beroperasi dengan Sistem Virtual dan Standar Gizi Ketat
Setiap titik dapur nantinya akan memiliki tiga petugas utama dari Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu kepala dapur, ahli gizi, dan admin purchasing.
Para petugas akan memastikan bahwa seluruh bahan makanan yang diterima melalui sistem virtual telah memenuhi standar kelayakan sebelum dimasak.
“Kami tidak bisa membeli bahan sendiri, semua dilakukan secara terpusat. Setelah bahan tiba, akan disortir dan disimpan di gudang sebelum diolah,” tambahnya.
Selain itu, dapur ini juga menargetkan untuk menambah kapasitas hingga 70 karyawan guna mendukung produksi makanan sehat bagi masyarakat.
Mendukung Program Nasional
Dapur Bergizi Mandiri ini diharapkan menjadi salah satu pendukung utama program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat.
Meski pendanaan awal menggunakan modal pribadi, nantinya operasional dapur akan mendapatkan pendanaan dari BGN guna membayar supplier bahan makanan dan menggaji karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Saat ini, pihak pengelola masih menyelesaikan administrasi agar mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari BGN.
Mereka juga berencana untuk berkoordinasi dengan Kodim 0717/Grobogan guna memastikan program berjalan sesuai dengan regulasi daerah.(int)
Editor : Mahendra Aditya