GROBOGAN – Tahun ini menandai tahun kedua berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi yang terletak di kompleks Simpang Lima Purwodadi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Grobogan menggelar evaluasi pengoptimalan layanan di MPP melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Riptaloka, Jumat (13/12).
Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, MPP Srikandi, yang telah beroperasi sejak diluncurkan pada 13 Desember 2022 kini memiliki 32 gerai layanan.
Namun, Anang mengungkapkan bahwa tidak semua instansi memenuhi target kehadiran atau capaian pelayanan di MPP.
Menurutnya, setiap petugas yang ditugaskan untuk melayani di MPP harus hadir minimal 20 kali dalam sebulan di loket yang telah ditentukan.
Setelah dilakukan pengecekan data, ternyata sejumlah instansi belum memenuhi standar kehadiran yang ditetapkan.
Beberapa instansi, seperti Kantor Pertanahan, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan (Disdik), Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Perhubungan (Dishub), tercatat dengan capaian kehadiran nol persen.
Sementara itu, instansi lain seperti Taspen dan Kejaksaan memiliki capaian 20 persen, Kantor Pos mencapai 25 persen, dan Disperindag, BPJS Kesehatan, serta Dinas Sosial (Dinsos) dengan capaian 40 persen.
Adapun Pengadilan Agama dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki capaian lebih baik, yakni 55 persen.
“Tantangan kami di triwulan pertama 2025 adalah memastikan bahwa dengan adanya pimpinan baru, kami sudah dapat mencapai target yang lebih baik,” tegas Anang.
Sekda Grobogan menekankan pentingnya MPP sebagai wadah untuk menyatukan berbagai layanan publik, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta dalam satu tempat yang mudah diakses masyarakat.
“MPP ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara yang praktis, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke berbagai tempat. Semua layanan dapat diperoleh di sini,” ujarnya.
Dengan adanya MPP Srikandi, diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik dan memberikan kemudahan akses, jangkauan, dan keamanan bagi warga Grobogan.
Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik yang ada, demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
Editor : Abdul Rokhim