DPRD Grobogan Beri Masukan Pendapatan Asli Daerah Masih Rendah

Sirojul Munir • Dipublikasikan Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:05 WIB

 

PANDANGAN FRAKSI: Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo bersama Wabup Bambang Pujiyanto mendengarkan pandangan fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan 2023.
PANDANGAN FRAKSI: Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo bersama Wabup Bambang Pujiyanto mendengarkan pandangan fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan 2023.

GROBOGAN – Beberapa fraksi di DPRD Grobogan memberikan masukan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (5/6) kemarin.

Salah satunya masih belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target.

Juru Bicara Fraksi PPP Budi Prihdiyono mengatakan, realisasi Pendapatan Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp 795,9 juta dari anggaran perubahan sebesar Rp 675 juta.

Sehinga ada penambahan sebesar Rp 120,96 juta atau 117,92 persen. Peningkatan pendapatan melebihi target yang diharapkan.

Fraksi PPP berharap dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

”Sektor apa yang mengalami peningkatan pendapatan? Kami minta penjelasan rincian realisasi pendapatan tersebut ?,” kata Budi.

Kemudian dari belanja Dinas Pendidikan menjadi sorotan adanya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. 

Penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp 583,76 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 650.09 miliar.

Sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp 66.3miliar atau 89,80 persen.

”Fraksi PPP menyayangkan sisa anggaran yang terlalu besar walaupun penyerapannya tinggi ada yang salah didalam perencanaan. Minta penjelasan  pertimbangan besarnya anggaran yang tidak terserap?,” ujarnya.

Penjelasan rincian realisasi kegiatan tersebut. Fraksi PPP menyarankan untuk tahun yang akan datang.

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dikurangi dan dialihkan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Budi juga meminta kepada Kapolres Grobogan dengan merebaknya perjudian 303 saat ini  yang meresahkan masyarakat. Karena sudah terang-terangan dibuka siang dan malam.

Fraksi PPP mohon kepada jajaran Kepolisian untuk melakukan penertiban tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku serta bandar perjudian agar jera dan kondusif lingkungan di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Mansata Indah Maratona menyoroti Realisasi Pendapatan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Grobogan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 2,44 triliun dari anggaran perubahan sebesar Rp 2,46 triliun.

Sehingga berkurang  sebesar Rp 18,82 miliar. Berkurangnya pendapatan tersebut berasal dari PAD yang sah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan  daerah yang sah. 

”Fraksi PKB minta penjelasan berkurngnya pendapatan tersebut karena apa dan rincian pendapatan yang berkurang tersebut?,” kata Mansata Indah Maratona.

Sementara untuk Realisasi Belanja dari Dinas Kesehatan penyerapan anggaran terealisasinya sebesar Rp 535,81 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 589,25 miliar.

Sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 53,4 miliar. Fraksi PKB  menyayangkan besarnya sisa penyerapan anggaran tersebut.

Ini menandakan tak cermat dan teliti didalam penyusunan perencanaan anggaran.

”Dasar pertimbangan besarnya sisa anggaran dari kegiatan  peningkatan pelayanan BLUD dan kegiatan pengembangan rumah sakit. Minta penjelasan besarnya sisa anggaran  Penyediaan Gaji,” tandasnya. (mun/him)

Editor : Ali Mustofa
grobogan raperda dprd anggaran pad pendapatan