Public Hearing Raperda Pencegahan Narkoba, DPRD Grobogan Datangkan BNN Kendal dan Kemenkum-HAM

Sirojul Munir • Dipublikasikan Kamis, 30 Mei 2024 | 16:34 WIB
DENGAR PENDAPAT: Wakil Ketua Komisi A DPRD Grobogan Sukanto memimpin rapat public hearing Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
DENGAR PENDAPAT: Wakil Ketua Komisi A DPRD Grobogan Sukanto memimpin rapat public hearing Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

GROBOGAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan menggelar rapat dengar pendapat (public hearing) dalam pembahasan raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan prekusor narkotika.

Acara tersebut juga mendatangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kendal dan Kemenkum-HAM RI perwakilan Jawa Tengah.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus DPRD Grobogan Sukanto dihadiri Kepala OPD terkait, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, kepala SMA, SMK, dan direktur rumah sakitdi Grobogan. 

Sukanto mengatakan, public hearing bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk mengoptimalkan raperda.

Adanya public hearing untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat agar saat ditetapkan nanti dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan materi perda serta bisa memenuhi aspirasi masyarakat secara maksimal. 

”Masukan yang diterima dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah ini akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan di Pansus,” kata Sukanto politisi dari PKB itu. 

Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat tersebut didapat beberapa masukan.

Di antaranya tentang pencegahan dini yang diutamakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan rumah sakit. Kemudian adanya event sosialisasi narkoba, banner, spanduk tentang bahaya narkoba. 

”Inti dari masukan kami terima adalah pencegahan dini yang diutamakan sosialisi bagaimanan pencegahan bahaya narkoba sejak dini,” ujarnya.

Mendapati masukan tersebut, Sukanto akan menindaklanjutinya dengan memasukan ke dalam raperda tersebut.

Sehingga masukan tersebut bisa menyempurnakan raperda sebelum diajukan dan singkronisasi draf diajukan ke bupati.

Setelah ada pembahasan ini adalah singkronisasi dengan peraturan di atasnya agar tidak tumpang tindih. 

”Setelah public hearing akan disampaikan kepada bupati untuk dimasukkan dalam raperda agar bisa disetujui masuk raperda,” terang dia. 

Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berisi 20 bab dan 30 pasal.

Raperda tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. 

Dalam perda itu lingkup upaya pencegahan dilakukan di lingkungan pemerintah daerah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, tempat hiburan, hotel penginapan, asarama , rumah kost, rumah susun dan lingkungan masyarakat.

Selain pencegahan perda ini juga mengatur tentang pencegaan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, partisipasi masyarakat, kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan penghargaan. (mun/war) 

Editor : Abdul Rokhim
Dengar pendapat grobogan public hearing narkotika dprd