GROBOGAN – Bencana banjir yang terjadi pada Febuari-Maret turut menjadi catatan penting dalam sejarah.
Sebab, dalam beberapa puluh tahun terakhir, banjir yang terjadi hingga dua kali itu, disebut-sebut sebagai banjir terbesar yang menimpa Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan saat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Rumah Kedelai Grobogan (RKG) mengatakan, penanggulangan bencana bukan hanya saat dan pascaterjadi bencana.
Baca Juga: Singgahnya Tokoh-tokoh Besar Islam Nusantara di Ngroto Grobogan
”Apalagi jika melihat ritme atau siklus Kabupaten Grobogan kekeringan di masa kemarau dan potensi banjir di musim hujan," katanya.
Bergas menyampaikan, baik banjir di Grobogan maupun Demak bisa jadi pembelajaran bersama.
Setelah kiranya hampir 40-50 tahun yang lalu mengalami banjir bandang, baru kali ini kita semua mengalami lagi.
Baca Juga: Hasil Operasi Pekat Candi 2024, Polresta Pati Ungkap 319 Kasus dan Tetapkan 395 Tersangka
”Tapi para korban usianya sekarang masuk kelompok rentan. Generasi selanjutnya penting untuk diajari, sehingga ada manajemen kebencanaan," cetusnya.
Apalagi dalam memobilisasi massa sekitar 700 hingga 1.000 jiwa.
Makanan pun harus tersedia dan kurun waktu dua jam.
”Komunikasi antarpihak sangat penting. Artinya, bagaimana masyarakat dapat memiliki keterampilan untuk menginisiasi peralatan, bahkan dalam waktu-waktu darurat sekalipun," utarakannya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Grobogan Endang Sulistyoningsih menambahkan, penanganan bencana secara menyeluruh, unsur pentaheliks perlu berkolaborasi.
Antara pemerintah, akademisi, komunitas, pengusaha, dan media. Endang juga mengamati banyaknya sedimentasi sungai.
”Selain menanam pohon lagi di hulu atau pegunungan baik Kendeng Utara maupun Selatan. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga perlu dilakukan," jelasnya.
Baca Juga: Kembali Adakan Mudik Gratis Lebaran 2024, Pemkab Pati Siapkan 26 Bus
Tak bisa dimungkiri, kini Grobogan rawan bencana.
Bagi para stakeholder, mitigasi bencana merupakan urusan Bersama, sehingga tak hanya menjadi kewenangan BPBD.
”Normalisasi sungai maupun penanganan tebing di Grobogan butuh anggaran tinggi. Sebab, untuk menormalisasi seperti Sungai Lusi tak bisa dilakukan sepotong-sepotong," ujarnya.
Hingga saat ini, dana kebencanaan Kabupaten Grobogan sekitar Rp 12 miliar.
”Melalui BNPB akan diusulkan kepada pusat Rp 150 miliar. Pemkab Grobogan pun menyediakan dana tak terduga yang bisa diambil untuk mengatasi masalah kekurangan dana," imbuhnya. (fik/lin)
Editor : Ali Mustofa