GROBOGAN - Mendekati penutupan tahun, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan terus menggenjot perolehan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Wajib pajak (WP) ditegaskan untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan.
Kabid Pajak Daerah Rini Rachmawati mengatakan di Kabupaten Grobogan jumlah yang sudah mengantongi izin tambang ada lima. Yakni, di Kecamatan Karangrayung, Kradenan, Jatipohon, Brati dan Toroh.
”Hingga saat ini, baru dua lokasi tambang yakni Toroh dan Kradenan yang telah membayar pajak sesuai dengan produksi tambang. Ini hasil kerjasama dengan Dinas ESDM dan sudah melalui peninjauan lapangan oleh tim TP2D (BPPKAD, Kejaksaan, Polres, Satpol PP dan Dinas ESDM Kendeng Selatan). Dalam tahun ini, malah mereka menjadi kotributor tertinggi nomor dua setelah PT Semen Grobogan,” jelasnya.
Sedangkan tiga kecamatan lainnya (Red, Karangrayung, Jatipohon dan Brati) masih dalam proses perhitungan pajak. Pihaknya berharap agar WP tersebut segera melakukan pembayaran sesuai dengan hasil tambang.
”Dalam rangka penertiban dan pengawasan pajak MBLB maka WP segera melunasi pajak yang sesuai. Kalau mereka segera membayar maka akan bisa menutup target PAD di tahun ini,” tegasnya.
Dalam setahun ini, Pemkab Grobogan menargetkan pajak MBLB sebanyak Rp 12,2 miliar dengan realisasi sudah Rp 10,5 miliar atau 86 persen. Target tersebut naik dibanding tahun lalu, dengan target MBLB Rp 8,25 miliar sedangkan realisasi hanya 96 persen.
Diungkapkan, tahun ini patokan harga MBLB menurut keputusan Gubernur Jateng mengalami kenaikan.
Untuk material yang ada di Kabupaten Grobogan, tanah urug yang semula Rp 15 ribu per meter kubik menjadi Rp 20 ribu per meter kubik. Serta batu gamping untuk semen semula Rp 50,8 ribu menjadi Rp 55 ribu. (int)
Editor : Abdul Rokhim