GROBOGAN - Penyerapan anggaran APBD tahun 2023 pada triwulan II masih di bawah target yang telah ditentukan yakni 60 persen.
Realisasi penyerapan anggaran keuangan sampai Juli 2023 baru mencapai 43,71 persen. Realisasi fisik baru mencapai 46,86 persen.
Baca Juga: Bermekaran, Bunga Tabebuya Buat Delapan Ruas Jalan di Purwodadi Ini Semakin Indah
”Dari realisasi laporan fisik dan keuangan ada beberapa OPD yang capaiannya masih rendah. Kami minta PD yang masih rendah agar bekerja lebih keras. Mengejar ketertinggalan,” kata Bupati Sri Sumarni dalam membuka rakor pembangunan triwulan II di Gedung Riptaloka Setda Grobogan kemarin (28/7).
Baca Juga: Berprestasi, Rizal Bagus Saktiyono Atlet Difabel Asal Grobogan Diganjar Hadiah Rp 90 Juta
Bupati juga berpesan kepada OPD yang realisasi fisik maupun keuangannya sudah cukup tinggi memberikan apresiasi. Hal itu dapat terus dipertahankan.
Dari anggaran belanja dilaksanakan berbagai program maupun kegiatan dengan rekapitulasi realisasi keuangan sebesar Rp 1,1 triliun dari anggaran APBD 2023 sebesar Rp 2,6 triliun.
Target untuk realisasi pada triwulan II yakni 61,17 persen. Rinciannya 61,17 persen realisasi keuangan dan 66 persen realisasi fisik.
Ada beberapa beberapa OPD di Pemkab Grobogan capaiannya cukup rendah.
Di antaranya Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) sebesar 28,42 persen, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar 29,49 persen, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebesar 32,17 persen.
Baca Juga: Sepekan Dibuka, Pendaftar Jabatan Sekretaris Daerah Grobogan Masih Nihil
”Meski belum sesuai target, namun sebenarnya capaiannya sudah cukup baik.
Karena sudah mendekati 50 persen. Saya meminta agar semua pimpinan OPD bekerja lebih keras agar capainnya lebih baik,” ujarnya.
Dikatakan, meskipun kemampuan anggaran yang terbatas pada APBD Tahun Anggaran 2023 ini Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan pembangunan.
Di antaranya dengan mengusahakan tambahan baik dari bantuan keuangan provinsi, dana alokasi khusus (DAK) maupun dari pemerintah pusat.
”Percepatan realiasi anggaran termasuk belanja daerah sudah menjadi agenda dan dipantau dari pemerintah pusat yang mana kami sebagai pemerintah daerah harus mendukung hal tersebut,” terang dia. (mun/zen)
Editor : Abdul Rokhim