Perda yang berhasil diputuskan diantaranya Perubahan Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Di Bawah Lima Tahun, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2022-2052 dan Pembangunan Pasar Rakyat Dan penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
Kemudian Perda retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan tahun 2021, perubahan APBD Grobogan tahun 2022, penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD tahun 2023, tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Investasi dan Kemudahan Perizinan Berusaha di Kabupaten Grobogan, Pengarusutamaan Gender; dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023.
Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan. Diantaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, penanggulangan Penyakit Menular, perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat.
”Untuk Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sudah masuk di Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah dan menunggu hasilnya untuk selanjutnya disempurnakan dan ditetapkan,” kata Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto.
Dikatakan, DPRD Kabupaten Grobogan, dalam menjalankan fungsi anggaran, telah membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati. Yaitu, sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan. Meliputi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021, Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022, serta APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2023.
”Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilakukan melalui Pemandangan Umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, maupun rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD, khususnya Komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi,” ujarnya.
Disamping itu, lanjut Agus Siswanto DPRD Kabupaten Grobogan juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Diantaranya melalui Reses, kunjungan kerja ke daerah, audiensi maupun rapat dengar pendapat umum. Selama tahun sidang 2022, DPRD Kabupaten Grobogan telah melaksanakan semua jenis rapat-rapat, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan baik dan lancar.
”Untuk Rapat Paripurna telah dilaksanakan sebanyak 58 kali. Selama tahun sidang 2022, produk dewan keputusan DPRD 55 buah dan keputusan Pimpinan DPRD 7 buah,”terang dia. (mun/adv) Editor : Kholid Hazmi