Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Komisi D Ahmad Sidik menyebut dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu diketahui ada sejumlah kendala dalam proses pendataan itu.
"Masalahnya terdapat beberapa faktor, di antaranya NIK ganda atau tidak sama. Sebagian berkas data terlambat upload," katanya.
Menurutnya ada dua lampiran data honorer yang diterimanya. Lampiran pertama berisi total 3.250 tenaga honorer. Mereka yakni pegawai non ASN yang memenuhi syarat.
Di antaranya memiliki masa kerja satu tahun pada 2021. Selain itu persyaratan lain yakni bahwa tenaga honorer tersebut harus masuk dalam skema pembiayaan melalui APBD maupun APBN. Bukan lainnya. Ditambah dengan persyaratan umur. Yakni rentang 20-56.
"Pendataan ini untuk mendapatkan potret ketenagaan honorer, bukan untuk diangkat. Untuk mendapatkan peta sebagai arah kebijakan pemerintah pusat," tuturnya.
Sementara pada lampiran berikutnya jumlah honorer yang dilaporkan total 850 orang. Jumlah ini dibedakan karena mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
"Dari jumlah itu ada 934 orang yang sudah terinput sistem, namun belum tuntas diakhir penutupan sistem. Sebab sistem ditutup oleh pemerintah pusat tanggal 30 September," katanya.
Jumlah tersebut tersebar di beberapa instansi. Mereka terkendala upload hingga sampai batas akhir belum rampung. Dalam pengisian data itu sebenarnya selain dilakukan secara pribadi, juga dibantu BKPPD. (tos/mal) Editor : Abdul Rokhim