Sebelum diambil keputusan, dua raperda telah dibahas Panitia Khusus (Pansus) V. Kemudian dibacakan hasilnya oleh anggota Pansus V Burhanudin. Keputusan itu, ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan nomor 180.18/37 dan 180.18/38 Tahun 2021.
Bupati Sri Sumarni dalam sambutannya mengungkapkan, raperda pelayanan haji merupakan wujud jaminan atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk memenuhinya, tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat, melainkan harus ada peran dari Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji memang terbatas. Kewenangan tersebut antara lain terkait dengan pelayanan kesehatan, transportasi dan akomodasi termasuk konsumsi guna menunjang penyelengaaraan Ibadah Haji di Daerah.
”Saya setuju untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jamaah Haji ini, menjadi Peraturan Daerah. Keberadaan peraturan daerah tersebut, nantinya akan menjadi pedoman bagi kita bersama dalam memberikan layanan yang prima kepada jamaah haji dari Kabupaten Grobogan,” kata Sri Sumarni.
Sementara itu, terkait koperasi, baik yang konvensional maupun syariah, dan Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat. Yaitu yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.
Selain itu, koperasi dan usaha mikro merupakan unsur pelaku pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya.Sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi koperasi dan usaha mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
”Saya sepakat dalam raperda ini antara lain diatur ketentuan terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan koperasi,” terang dia.
Terkait pemberdayaan koperasi tersebut, dilakukan melalui penetapan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi. Sedangkan upaya perlindungan terhadap koperasi, dilakukan melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi dan penetapan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
”Pemberdayaan usaha mikro, salah satu yang dilakukan menurut raperda ini adalah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi, penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan dan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program,” tandasnya.
Bupati juga mengintruksikan kepada perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, untuk segera menyusun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan kedua raperda tersebut. Kedua raperda tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat Kabupaten Grobogan. (mun) Editor : Saiful Anwar