Koordinator Terminal Purwodadi, Pasiman mengatakan, sejak 2017, status terminal yang sebelumnya milik kabupaten kini dikelola provinsi. Sempat ada perbaikan landasan pada 2019 yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemprov Jateng.
“Tahun ini ada renovasi di bekas yang tidak terpakai lagi. Ada yang dijadikan musala, tempat kesahatan, laktasi, toilet difabel hingga ruangan mainan anak-anak. Dana dari APBD provinsi senilai Rp 800 juta,” ungkapnya.
Menurutnya, pekerjaan perbaikan kini sudah berjalan 100 persen, namun pihaknya belum bisa mengoperasionalkan lantaran belum mendapatkan perintah untuk diserahterimakan.
Meski begitu, pihaknya tetap mengusulkan agar terminal bisa diperbaiki secara menyeluruh. Karena kondisi bangunan terminal telah lama tidak ada perbaikan, membuat terminal terlihat tak layak dan rawan tindakan kriminal.
“Memang banyak atap yang jebol dan bocor saat hujan. Kami sempat mengusulkan Rp 8 miliar untuk perbaikan terminal, fasilitas traffic warning, kios hingga pintu peron elektronik. Namun anggarannya di-refocusing. Hanya didapat secara bertahap,” keluhnya.
Menurutnya, perbaikan fasilitas hingga pelayanan secara optimal akan menarik penumpang lagi. Tak hanya itu, pihaknya juga mengajak perusahaan Otobus (PO) Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antarkota Antar Provinsi (AKAP) untuk tertib masuk ke terminal.
“Saat ini memang banyak yang nakal, menaik turunkan penumpang di terminal bayangan. Ngetem di jalan, yang akhirnya berdampak pada kemacetan. Mereka juga tidak masuk dulu ke dalam terminal, harusnya ada dan tidak ada penumpang dalam menaik atau menurunkan penumpang harus dari sini,” keluhnya. (mal) Editor : Saiful Anwar