Nibros Hassani, Mayong, Radar Kudus
RATUSAN motor dan mobil memadati perempatan Pasar Mayong. Dua lajur jalan dipenuhi oleh kendaraan baik arah Jepara dan Kudus. Pengendara motor mendominasi. Pukul 06.00 hingga 06.30 jadi jam paling padat. Dari arah Kudus, pengendara melawan arah. Barikade jalan di depan Pasar Mayong diterobos. Memenuhi lajur jalan dari arah Jepara ke Kudus.
Di simpang Pelang, Mayong atau depan PT. Parkland Work Indonesia (PWI) juga dijumpai hal serupa. Dari dalam area parkir pabrik, berjubel karyawan mengendarai motor menuju jalan raya. Seorang security menghadap ke arah jalan raya. Meniup peluitnya. Tangan kirinya diangkat, sejajar dengan bahu.
Sementara para karyawan pabrik menghentikan laju kendaraannya. Pengendaran dari dua arah di jalan raya dihentikan security lainnya. Lalu karyawan pabrik yang sempat menghentikan laju kendaraannya tancap gas menyeberang ke jalan raya.
Mereka pulang kerja di shift pagi. Seperempat jam kemudian, giliran karyawan dari arah Kudus dan Jepara merangsek masuk area parkir pabrik di sisi utara jalan raya. Sementara pengendara dari arah Jepara ke Kudus yang tidak belok ke pabrik menghentikan kendaraannya. Pelan-pelan memecah kepadatan kendaraan dari arah yang berlawanan.
Pasalnya dari arah Kudus kendaraan karyawan melawan arus. Memenuhi lajur kiri dari arah Jepara. Menyisakan badan jalan yang hanya cukup untuk dilewati dua motor. Kemacetan itu sampai depan PT. Yazaki.
Nisa, salah satu karyawan mengatakan macet itu dijumpainya setiap hari. Kecuali hari libur. “Pukul 06.30 itu biasanya macet-macetnya,” katanya usai menyelesaikan shift-nya semalam dan hendak pulang.
Dinas Tak Miliki Database Shifting Karyawan
ALIH-alih mengatasi kemacetan di jalan Mayong-Nalumsari, justru Pemerintah Kabupaten Jepara tak miliki database jam masuk dan pulang kerja karyawan di setiap pabrik. Pengaturan jam kerja itu sebagai salah satu upaya untuk mengatur agar keberangkatan dan kepulangan karyawan di pabrik yang berdekatan tidak berbarengan.
Kepala Dinas Koperasi UKM Nakertrans Jepara Samiadji hanya menyampaikan jika jam padat shift karyawan antara pukul 06.00, 06.30, dan 07.00. Sedangkan untuk memastikan jam masuk karyawan di tiap perusahaan belum ada database-nya.
Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi UKM Nakertrans Jepara Eko Sulistiyono menyampaikan, pihaknya tidak memiliki rekap jam kerja setiap perusahaan. “Selama ini dinas kami tidak pernah merekapnya tetapi kami mengevaluasi atau mengkoreksi Peraturan Perusahaan (PP) tentang jam kerja karyawan sebelum disahkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan jam kerja saat ini sudah sesuai dengan peraturan. “Untuk pengaturan jam kerja, over time atau lembur maupun shifting sudah diatur dalam peraturan perusahaan dan sudah pasti sesuai dengan ketentuan pengaturan jam kerja,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Jepara Trisno Santosa mengatakan terkait solusi kemacetan, pihaknya pernah merekomendasikan kepada perusahaan untuk menyediakan transportasi khusus karyawan. Namun inisiasi ini dinilai perusahaan dilematis. “Terdapat karyawan berasal dari luar Jepara yang tidak bisa diakomodasi,” ungkapnya.
Namun, pihaknya telah mengusulkan aturan baru terkait lalu lintas, di mana perizinan lalu lintas pabrik akan lebih efektif dan integratif. “Selama ini kan harus lewat satlantas dulu, ini kita usulkan dinas perhubungan saja,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melebarkan jalan Mayong di sekitar perusahaan di Mayong. Namun pelebaran jalan itu masih belum bisa mengurai masalah kemacetan.
Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Agus Sulistiyono pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara menyatakan ke depan, lokasi perusahaan akan diatur melalui Kawasan Peruntukan Industri (KPI). "Jadi kalau ada pabrik baru, kita atur terpusat di situ," imbuhnya.
Sedangkan perusahaan yang saat ini sudah beroperasi tetap di lokasi semula. Wilayah khusus diperuntukkan bagi investor baru. Harapannya, industri kecil juga akan terpusat di satu wilayah. “Kalau kita lihat industri kecil seperti mebel itu kan turun temurun, di mana mana lokasinya menyebar. Jadi untuk mengakomodasi itu juga,” ungkapnya.
Hal itu untuk dapat mengatur perusahaan dari berbagai aspek. Mulai tata ruang hingga lalu lintas.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Sutrisno mengungkapkan pihaknya nanti akan melihat tata ruang kawasan tersebut. Naskah akademik juga sudah rampung. "Kita kuatkan di pelaksanaan pengawasan, juga soal perizinan nanti," jelasnya.
Belum lama ini bersama DPRD Jepara, dinas mengusulkan aturan baru itu. Nantinya, Jepara akan punya kawasan khusus industri. Rancangan aturan ini masuk sebagai rancangan peraturan daerah prioritas yang akan dibahas tahun depan bersama DPRD. (*/war) Editor : Saiful Anwar