Tiga tower tersebut, tower telekomunikasi Smartfren PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) di RT 1/RW2, Desa Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus. Lalu, tower milik PT Tower Bersama Group yang berada di RT 2/RW 1, Desa Barongan, Kota, Kudus. Serta tower milik PT Daya Mitra Telkomsel (DMT) yang berada di Jalan Pemuda, RT 3/RW 4, Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus.
Dari ketiga tower tersebut, tower yang pertama disegel Satpol PP. Yang kedua dibongkar paksa. Dan yang terakhir disegel warga hingga kini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Revlianto Subekti menyebut, terkait perizinan pendirian tower mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Peraturan Daerah Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dalam pertauran itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak terkait bila ingin mendirikan menara telekomunikasi bersama (MTB). Aturan itu tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1. Di antaranya, seperti keharusan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan pemohon mengajukan laporan rencana lokasi menara ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Terkait pengurusan IMB itu, diatur sendiri dalam peraturan lain. Yakni Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan. ”Ini termasuk perizinan pendirian bangunan lain selain tower,” jelasnya.
Pihak yang mengurus IMB harus melampirkan persyaratan seperti KTP, akta pendirian perusahaan berbadan hukum, tanda bukti kepemilikin/penguasaan tanah, pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), gambar konstruksi, dan perhitungan gambar rencana konstruksi.
Selain itu, juga menyertakan KTP atau surat keterangan domisili warga dalam radius rebahan MTB, asuransi keselamatan lingkungan, persetujuan warga dalam radius rebahan, serta daftar hadir sosialisasi yang diketahui kepala desa dan camat setempat.
”Adapula dokumen lingkungan hidup, sondir tanah (tingkat kekuatan tanah), pengumuman di surat kabar tiga hari berturut-turut, rekomendasi penataan ruang, serta surat perencanaan dan surat jaminan asuransi untuk warga,” terangnya.
Artinya, bila pendirian MTB tidak disertai dengan IMB, maka dikategorikan ilegal. Bahkan, sebelum adanya perubahan aturan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, MTB yang berdiri juga harus memiliki izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO) hingga rekomendasi dari Diskominfo.
”Namun karena ada peraturan terkait kemudahan investasi dari pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti pemkab melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan, sekarang tak perlu izin HO. Begitu pula dengan adanya rekomendasi dari Diskominfo yang tak diwajibkan lagi,” terangnya.
Dengan adanya kelonggaran itu, tidak dimungkiri jika pendirian MTB lebih mudah dan tentunya lebih banyak. ”Semua harus tetap sesuai aturan. Artinya, bila ada ketentuan peraturan yang dilanggar, akan ada penindakan,” imbuh Revli. Editor : Saiful Anwar