RADAR KUDUS - Gading Marten ikut menjadi perhatian warganet setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer pemerintah senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Nama Gading muncul dalam perbincangan publik karena ia pernah tampil bersama Raffi Ahmad, Ariel NOAH, dan Desta dalam konten perjalanan ke Natuna yang kemudian dikaitkan dengan salah satu paket publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Setelah temuan tersebut ramai diperbincangkan, kolom komentar akun Instagram sejumlah figur yang terlibat dalam konten itu dipenuhi kritik dan sindiran. Selain Ariel NOAH, Gading Marten juga mendapat komentar dari pengguna media sosial yang mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan selebritas.
Paket yang paling banyak menarik perhatian adalah pengadaan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026. Berdasarkan temuan ICW, nilai pengadaan melalui KKP tersebut mencapai Rp3,6 miliar. Angka ini kemudian menjadi bahan perbincangan karena publik menghubungkannya dengan video perjalanan Raffi Ahmad dan rekan-rekannya yang ditayangkan melalui kanal YouTube RANS Entertainment.
Kelompok The Dudas Minus One yang tampil dalam konten tersebut terdiri atas Raffi Ahmad, Gading Marten, Ariel NOAH, dan Desta. Video itu memperlihatkan aktivitas mereka selama berada di Natuna. Setelah laporan ICW mengenai pengadaan jasa publikasi beredar, sebagian warganet mengaitkan perjalanan tersebut dengan anggaran promosi pemerintah di lokasi yang sama.
Meski demikian, perlu dibedakan antara kontrak pengadaan perusahaan dengan keterlibatan setiap individu dalam sebuah konten. Temuan ICW mencatat pengadaan jasa publikasi yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Informasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh anggota The Dudas Minus One menerima pembayaran secara pribadi dari paket pengadaan tersebut.
Di kolom komentar Instagram, sejumlah pengguna menyampaikan kritik dengan nada menyindir. Mereka mempertanyakan penggunaan uang negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan figur publik, terutama ketika pemerintah juga menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Sebagian komentar menyinggung bahwa sumber APBN berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
Ada warganet yang menyamakan perjalanan kelompok selebritas tersebut dengan kegiatan touring yang dibiayai uang rakyat. Pengguna lain mempertanyakan apakah masyarakat selama ini memahami bahwa kegiatan promosi pemerintah dapat melibatkan figur publik dengan nilai pengadaan miliaran rupiah.
Kritik serupa muncul ketika nilai kontrak Rp3,6 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna menjadi sorotan. Sejumlah komentar mempertanyakan kesesuaian biaya tersebut dengan manfaat yang diterima masyarakat. Ada pula yang membandingkan anggaran promosi itu dengan kebutuhan sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Sebagian warganet menilai dana sebesar itu akan lebih terasa manfaatnya jika dialihkan untuk mendukung kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. Komentar tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut nama selebritas yang tampil dalam konten, tetapi juga prioritas belanja pemerintah.
Perbincangan tersebut semakin meluas karena nilai Rp3,6 miliar hanya merupakan satu dari delapan paket pengadaan yang menjadi perhatian ICW. Jika seluruh kontrak yang tercatat dijumlahkan, nilainya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Pengadaan itu berasal dari dua instansi pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta KKP, dalam rentang 2024 hingga 2026.
Dalam laporan yang disampaikan pada 9 November 2026, ICW mengacu pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga yang tersedia di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dari penelusuran tersebut, terdapat lima paket pengadaan yang berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024. Sementara itu, tiga paket lainnya tercatat berasal dari KKP pada 2025 dan 2026.
Lima paket dari lingkungan Kemendikbudristek berkaitan dengan publikasi melalui sejumlah kanal digital dan jasa kehadiran dalam acara. Rinciannya meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, publikasi Instagram Reels akun @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, serta Instagram Story akun yang sama senilai Rp575.655.000.
Selain publikasi di media sosial, terdapat pengadaan jasa kehadiran dalam acara atau event attendance dengan nilai Rp2.521.329.200. Paket lainnya berupa penayangan konten melalui TikTok akun @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
Jika dijumlahkan, kelima paket pengadaan dari lingkungan Kemendikbudristek tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Nilai terbesar berasal dari pengadaan kehadiran dalam acara, yang angkanya melampaui Rp2,5 miliar. Sementara itu, biaya publikasi melalui Instagram Story menjadi salah satu komponen yang turut mendapat perhatian karena nilainya mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
Adapun tiga paket dari KKP memiliki nilai gabungan sekitar Rp10,8 miliar. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercatat mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000. Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa serupa untuk publikasi pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Paket ketiga berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026. Pengadaan tersebut ditujukan untuk jasa publikasi influencer program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar. Paket inilah yang kemudian ramai dikaitkan warganet dengan konten perjalanan Raffi Ahmad bersama Gading Marten, Ariel NOAH, dan Desta.
Secara keseluruhan, nilai kontrak dari dua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002. Angka itu menjadi dasar ICW mempertanyakan urgensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan jasa influencer oleh instansi pemerintah. Organisasi antikorupsi tersebut menilai kementerian sebenarnya telah memiliki unit kehumasan dan perangkat komunikasi publik yang juga dibiayai melalui anggaran negara.
ICW turut menyoroti konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut lembaga tersebut, pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah perlu dijelaskan urgensi dan hasil konkretnya, terlebih ketika pemerintah mendorong penghematan belanja di berbagai sektor. Perhatian ICW juga tertuju pada kontrak KKP yang mencapai sekitar Rp10,8 miliar dalam tiga paket selama 2025 hingga 2026.
Selain besarnya nilai pengadaan, ICW mempertanyakan bagaimana manfaat kegiatan publikasi tersebut diukur. Dalam komunikasi pemerintah, jumlah penonton, jangkauan unggahan, dan interaksi audiens memang dapat menjadi indikator kinerja. Namun, ukuran tersebut perlu dikaitkan dengan tujuan program agar masyarakat dapat mengetahui apakah belanja yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Persoalan lain yang disoroti adalah spesifikasi pengadaan sejumlah paket di lingkungan Kemendikbudristek. ICW mencatat pengadaan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik tersebut mencantumkan kanal YouTube dan akun media sosial tertentu. Menurut ICW, pencantuman nama kanal atau akun secara spesifik berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan secara setara.
Kritik tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih luas mengenai tata kelola belanja publikasi pemerintah. Penggunaan influencer dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang aktif di media sosial. Namun, proses pemilihan mitra, dasar penentuan harga, ruang lingkup pekerjaan, hingga indikator keberhasilan tetap perlu disampaikan secara transparan.
Di tengah polemik tersebut, KKP memberikan penjelasan mengenai kerja sama publikasi yang menjadi perhatian publik. Kementerian menyatakan bahwa penggunaan jasa komunikasi merupakan bagian dari strategi untuk menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kerja kepada masyarakat. Penyebaran informasi, menurut KKP, tidak hanya dilakukan melalui influencer, tetapi juga memanfaatkan media massa cetak, televisi, media digital, serta kanal komunikasi lainnya.
KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator. Di antaranya jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Pertimbangan tersebut disebut disesuaikan dengan cakupan program kementerian yang bersifat nasional.
Kementerian juga menyebut kerja sama publikasi dilaksanakan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam skema tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan jaringan distribusi dan bekerja sama dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens berbeda.
Penjelasan KKP tersebut menjadi salah satu respons atas pertanyaan mengenai alasan pemerintah menggunakan jasa influencer. Namun, perdebatan mengenai efektivitas dan kewajaran nilai pengadaan masih menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai rincian pekerjaan, dasar penetapan biaya, serta hasil yang dapat diukur dari setiap paket.
Di sisi lain, sorotan terhadap Gading Marten dan figur publik lain memperlihatkan bagaimana informasi mengenai belanja pemerintah dapat berkembang menjadi perbincangan di media sosial. Konten hiburan yang semula menampilkan perjalanan sekelompok selebritas akhirnya dibaca kembali oleh publik setelah muncul informasi mengenai kontrak publikasi pemerintah di lokasi yang sama.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang tampil dalam video atau siapa yang memiliki banyak pengikut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah anggaran yang digunakan telah melalui proses pengadaan yang transparan, memiliki dasar harga yang jelas, dan menghasilkan manfaat sesuai tujuan program.
Nilai pengadaan Rp14,69 miliar tersebut juga perlu dipahami sebagai akumulasi delapan paket kontrak dalam beberapa tahun dan dari dua kementerian berbeda. Karena itu, angka tersebut tidak tepat jika dianggap sebagai satu pembayaran untuk satu perjalanan atau satu konten di Natuna. Paket publikasi Natuna senilai Rp3,6 miliar merupakan salah satu bagian dari keseluruhan nilai pengadaan yang diungkap ICW.
Hingga informasi yang disampaikan dalam laporan ICW dan pemberitaan terkait dipublikasikan, sorotan utama masih berkisar pada data kontrak, penjelasan pemerintah, serta pertanyaan mengenai manfaat dan transparansi belanja jasa influencer. Publikasi data pengadaan menjadi penting agar masyarakat dapat menilai penggunaan anggaran negara berdasarkan informasi yang utuh, bukan hanya potongan konten atau komentar di media sosial.
Ramainya kolom komentar Instagram Gading Marten pun menjadi gambaran bahwa isu belanja publik tidak berhenti pada ruang administrasi pemerintahan. Ketika dana negara digunakan untuk kegiatan komunikasi yang melibatkan figur terkenal, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui alasan pemilihan mitra, besaran biaya, dan hasil yang dicapai. Pada akhirnya, akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai selebritas yang muncul dalam sebuah video.
Editor : Mahendra Aditya