RADAR KUDUS - Rilisnya trailer Merah Putih One For All langsung jadi bahan pembicaraan panas di dunia maya.
Film animasi yang digadang-gadang mengusung semangat kebangsaan ini justru menuai kritik tajam, termasuk dari sutradara kenamaan Hanung Bramantyo.
Kritikan bermula dari unggahan akun Instagram @kimisekai.id yang menampilkan cuplikan film beserta informasi budget produksinya.
Sindiran Soal Anggaran dan Kualitas
Hanung tak ragu menyampaikan opininya secara blak-blakan. Dalam komentarnya, ia menyoroti angka fantastis Rp6,7 miliar yang dikabarkan menjadi modal produksi.
“Budget segitu untuk animasi, potong pajak 13% tinggal sekitar Rp5 miliar. Sekalipun tidak dikorupsi, hasilnya tetap JELEK!!!” tulis Hanung pada 10 Agustus.
Ia bahkan menegaskan bahwa untuk menghasilkan film animasi layak tayang, biaya minimal berada di kisaran Rp30–40 miliar di luar biaya promosi, dengan proses produksi yang memakan waktu 4–5 tahun.
Analogi “Rumah Belum Selesai”
Menurut Hanung, dana Rp6 miliar hanya cukup untuk tahap previs—yakni storyboard berwarna yang digerakkan sebagai panduan animator.
“Kalau itu yang ditayangkan, penonton pasti resisten. Ibarat membangun rumah, belum diplester semen dan lantainya masih cor-coran kasar,” tambahnya.
Komentar ini sontak memicu gelombang diskusi baru di media sosial, di mana banyak warganet mempertanyakan kesiapan film tersebut untuk rilis.
Waktu Produksi yang Terlalu Singkat
Selain masalah anggaran, durasi produksi yang hanya sekitar satu bulan juga jadi sorotan.
Padahal, film animasi berkualitas membutuhkan perencanaan matang, tim besar, dan proses teknis rumit yang tidak bisa dikebut.
Fakta ini membuat skeptisisme publik semakin menguat, apalagi film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 14 Agustus.
Kontroversi Soal Klaim “Film Kebangsaan Pertama”
Produser menyebut Merah Putih One For All sebagai film animasi bertema kebangsaan pertama.
Namun, klaim ini dipatahkan oleh sebagian netizen yang mengingatkan bahwa Battle of Surabaya dan Wonderland Indonesia lebih dulu mengusung semangat nasionalisme dalam format animasi.
Perbandingan ini makin menekan ekspektasi publik terhadap film garapan baru tersebut.
Bantahan dari Kementerian Ekraf
Di tengah derasnya kritik, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar angkat bicara. Ia menegaskan bahwa film ini sama sekali tidak mendapatkan pendanaan dari pihaknya.
Irene juga mengaku hanya memberi masukan ringan terkait desain karakter dan trailer, bukan soal pembiayaan.
Pernyataan ini diharapkan bisa meredam isu bahwa film tersebut menggunakan dana pemerintah.
Menanti Respons Tim Produksi
Meski kritik demi kritik bermunculan, pihak produksi Merah Putih One For All belum memberikan jawaban resmi terkait sindiran Hanung maupun komentar publik.
Kini, semua mata tertuju pada tanggal rilisnya, untuk membuktikan apakah film ini akan membalikkan semua prediksi atau justru menguatkan tudingan bahwa proyek tersebut terburu-buru dan tidak siap tayang.
Editor : Mahendra Aditya