RADAR KUDUS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan biaya penyimpanan peti kemas yang dinilai membebani pelaku usaha nasional. Dari biaya logistik sekitar Rp4 triliun yang dipersoalkan, hingga 70 persen disebut berpotensi mengalir ke luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam sidang kanal debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Forum tersebut membahas berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, termasuk persoalan tarif layanan storage dan peti kemas yang disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo).
Menurut Purbaya, perbedaan tarif layanan penyimpanan peti kemas di dalam dan di luar kawasan pelabuhan menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa pemerintah. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar meningkatkan biaya operasional perusahaan, tetapi juga berpotensi membuat sebagian besar nilai ekonominya keluar dari Indonesia.
Purbaya memperkirakan dampak biaya yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp4 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 70 persen atau setara kurang lebih Rp2,8 triliun disebut berpotensi mengalir ke luar negeri.
"Kalau Rp4 triliun naiknya biaya logistik gara-gara itu, 70 persen keluar, itu sekitar Rp2-3 triliun kira-kira keluar negeri. Itu merugikan," kata Purbaya.
Sorotan berikutnya tertuju pada struktur kepemilikan bisnis storage. Purbaya menyebut sebagian besar sektor tersebut dikuasai perusahaan asing. Kondisi ini menurutnya perlu dikaji karena dapat memengaruhi daya saing pelaku usaha domestik.
Persoalan menjadi semakin kompleks apabila perusahaan yang bergerak di perdagangan juga memiliki bisnis penyimpanan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Pemerintah perlu memastikan struktur usaha semacam itu tidak menimbulkan praktik yang menghambat persaingan atau menekan pelaku usaha lokal.
Karena itu, Purbaya meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ikut mempelajari struktur kepemilikan dan pola bisnis yang menjadi sorotan dalam forum tersebut. Pemerintah juga melibatkan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mencari solusi atas persoalan yang disampaikan pelaku usaha.
Bagi pemerintah, pembenahan biaya logistik menjadi bagian penting dari upaya memperkuat daya saing ekonomi nasional. Biaya logistik yang tinggi dapat meningkatkan harga barang, menekan margin pelaku usaha, sekaligus mengurangi daya tarik investasi apabila tidak dibarengi dengan efisiensi rantai pasok.
Persoalan ini juga ditempatkan dalam agenda lebih besar Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui kanal debottlenecking. Mekanisme tersebut dirancang sebagai jalur penyelesaian cepat bagi pelaku usaha yang menghadapi hambatan regulasi, perizinan, proses bisnis, maupun koordinasi antarlembaga.
Purbaya sebelumnya menyebut kanal debottlenecking berpotensi membantu membuka kembali investasi bernilai lebih dari USD30 miliar yang selama ini tertahan akibat berbagai persoalan. Pemerintah juga mengidentifikasi proyek besar lain di Sumatera dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai sekitar USD40 miliar.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggelar sidang secara berkala untuk membahas laporan dunia usaha. Setiap pekan terdapat sekitar satu hingga empat persoalan yang dibawa ke forum tersebut untuk dicari penyelesaiannya.
Purbaya mendorong proses penyelesaian itu dilakukan secara transparan. Namun, pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk tidak menyiarkan kasus tertentu apabila terdapat alasan yang membuat pembahasan perlu dilakukan secara terbatas.
Dengan demikian, persoalan storage dan peti kemas yang diangkat Depalindo menjadi salah satu contoh konkret hambatan biaya yang ingin dibongkar pemerintah. Jika struktur tarif, kepemilikan, dan persaingan usaha dapat diperbaiki, ruang efisiensi logistik sekaligus peluang bagi pelaku usaha nasional dinilai bisa semakin besar.
Editor : Mahendra Aditya