RADAR KUDUS - Bagi seorang buruh atau pekerja kelas bawah di kota-kota besar Indonesia, penghematan air minum gratis bisa langsung menghemat 5 persen hingga 7 persen dari total pendapatan bulanan mereka.
Angka yang terlihat kecil di atas kertas ini, dalam realitas ekonomi rumah tangga, adalah sebuah instrumen krusial yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat yang kian terjepit oleh inflasi.
Sayangnya, setiap hari jutaan masyarakat Indonesia telanjur terjebak dalam rutinitas ekonomi yang janggal.
Kita dipaksa membayar pajak hidup ganda untuk utilitas yang sama: membayar tagihan air bulanan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk keperluan sanitasi, lalu kembali merogoh kocek untuk membeli Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa galon maupun botolan yang dikuasai korporasi swasta.
Kegagalan negara dalam menyediakan infrastruktur air bersih siap minum (potable water) telah melahirkan komodifikasi komersial yang masif.
Membeli air minum tanpa sengaja telah dinormalisasi sebagai kebutuhan pokok privat, bukan lagi hak dasar publik yang wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma.
Jika dibedah struktur pengeluaran rumah tangga kelas menengah ke bawah di area urban, angka penghematan 100 persen untuk pos anggaran air minum akan membawa dampak domino yang luar biasa bagi perputaran ekonomi domestik.
Sebuah keluarga kecil beranggotakan empat orang rata-rata mengonsumsi sekitar tiga hingga empat galon air per minggu.
Dengan asumsi harga air galon bermerek berkisar antara Rp20.000 hingga Rp22.000, maka dalam sebulan mereka harus mengalokasikan sekitar Rp240.000 hingga Rp350.000 hanya untuk air minum bersih.
Bagi buruh dengan upah minimum regional (UMR), nominal tersebut setara dengan porsi jaminan pangan yang hilang. pembebasan biaya air minum ini berfungsi sebagai indirect income stimulus subsidi tidak langsung yang meningkatkan pendapatan siap belanjakan warga.
Jika negara mampu menyediakan air minum gratis lewat jaringan pipa siap minum atau keran publik, alokasi dana Rp350.000 yang berhasil dihemat setiap bulan tersebut dapat dialihkan langsung untuk konsumsi produktif lainnya.
Seperti membeli komoditas pangan bergizi (susu dan protein) guna menekan angka stunting, atau dialokasikan untuk biaya pendidikan. Efek multipliernya sangat jelas: daya beli masyarakat terangkat, dan beban anggaran negara di sektor jaminan kesehatan dalam jangka panjang justru akan berkurang.
Ketergantungan struktural pada industri swasta ini diperparah oleh keberhasilan strategi komunikasi visual korporasi.
Melalui pesan iklan yang agresif selama puluhan tahun, media berhasil melakukan pembingkaan bahwa air yang sehat, higienis, dan prestisius adalah air yang dikemas rapi dengan merek tertentu.
Di sisi lain, absennya negara dari pemenuhan air siap minum luput dari gugatan kritis publik. Masyarakat telanjur tunduk pada narasi domestikasi bahwa air bersih dari keran rumah adalah kemewahan yang tidak masuk akal untuk dituntut.
Editor : Ali Mustofa