RADAR KUDUS — Pemerintah Indonesia terus mencari formula taktis guna melepaskan diri dari jerat ketergantungan impor energi yang membebani kas negara.
Dalam langkah terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggaran jumbo tersebut diproyeksikan khusus untuk mendanai program insentif pembagian kompor listrik kepada masyarakat.
Usulan strategis ini dipaparkan langsung oleh Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Bahlil menegaskan bahwa introduksi kompor listrik massal merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) diversifikasi dan bauran energi nasional yang tidak bisa ditunda lagi.
Ironi Devisa Negara: 80 Persen Pasokan LPG Masih Impor
Dalam penjelasannya di hadapan para anggota legislatif, Bahlil membeberkan fakta krusial mengenai rapuhnya ketahanan energi domestik pada sektor dapur.
Saat ini, sekitar 80 persen dari total kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional nyatanya masih harus dipasok dari luar negeri.
Ketergantungan yang teramat tinggi ini menjadi parasit bagi finansial negara karena menguras devisa hingga berkisar Rp120 triliun setiap tahunnya.
Beban tersebut bahkan dilaporkan bisa membengkak melampaui Rp130 triliun apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di pasar global sedang merangkak naik.
Kondisi ini diperparah dengan kewajiban pemerintah yang harus menggelontorkan dana subsidi hulu untuk gas LPG hingga lebih dari Rp80 triliun.
"Nah, kalau kondisi fiskal dan ketergantungan energi ini terus kita biarkan begitu saja tanpa ada upaya serius mencari diversifikasi bauran energi baru, ini akan menjadi masalah besar bagi generasi mendatang.
Maka dari itu, salah satu alternatif instan yang paling rasional adalah kita dorong migrasi ke kompor listrik," cetus Bahlil Lahadalia.
Selain kompor induksi, Kementerian ESDM ke depan juga akan menggenjot pemanfaatan gas alam terkompresi (Compressed Natural Gas/CNG) serta jaringan gas (jargas) kota sebagai opsi subtitusi gas tabung melon.
Sasar Masyarakat Desa, Kompor Didesain untuk Daya Bawah 900 VA
Menyadari kegagalan program serupa pada masa lampau yang sempat memicu penolakan akibat kendala keterbatasan daya listrik di rumah tangga miskin, Bahlil memastikan pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi teknis yang matang.
Meskipun total volume unit kompor yang akan dibagikan masih dalam tahap penggodokan regulasi, Bahlil memberikan bocoran bahwa pada tahap awal, proyek ini akan memprioritaskan pengadaan kompor listrik dengan spesifikasi khusus yang ramah energi.
Kompor tersebut dirancang agar dapat dioperasikan secara aman pada rumah tangga dengan kapasitas daya listrik di bawah 900 Volt-Ampere (VA).
Dengan penyesuaian teknologi bernyawa rendah ini, masyarakat yang bermukim di daerah pelosok, wilayah kecamatan, hingga pedesaan terpencil dapat langsung mengadopsi perangkat memasak modern tersebut tanpa perlu khawatir mengalami kendala listrik padam atau dipaksa menaikkan meteran daya kWh mereka.
Langkah inklusif ini diharapkan mampu menekan konsumsi LPG secara masif dari tingkat akar rumput sekaligus menyerap surplus pasokan (oversupply) listrik domestik. (*)