RADAR KUDUS - Gelombang kecemasan mulai menjalar di tengah masyarakat seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang kini resmi menjebol level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Penurunan nilai mata uang Garuda yang kian tidak terkendali ini memicu kepanikan publik karena langsung berdampak pada meroketnya harga-harga barang kebutuhan pokok di pasar domestik.
Di media sosial dan ruang publik, kritikan tajam mengalir deras. Banyak pihak menilai pengelolaan keuangan negara di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung agresif dan "ugal-ugalan" dalam membiayai proyek-proyek raksasa baru, tanpa memedulikan risiko penyusutan cadangan devisa dan volatilitas pasar global.
Tiga Opsi Saklek Pengelolaan Fiskal Negara
Menanggapi situasi krusial ini, ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan RI, Chatib Basri, angkat bicara.
Ia menilai bahwa pemerintah sebenarnya tidak perlu terjebak dalam kepanikan, asalkan mau melihat instrumen pengelolaan fiskal secara objektif dan disiplin.
Menurut Chatib, ruang manuver Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan saat ini memang kian menyempit akibat kombinasi mematikan: perlambatan ekonomi global, arus modal keluar (capital outflow), serta lonjakan harga energi imbas perang Iran-Israel di Timur Tengah.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam teori ekonomi makro, tugas seorang bendahara negara pada dasarnya sangat sederhana karena hanya dihadapkan pada tiga opsi mutlak dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, atau pinjam. Itu, hanya tiga itu," ujar Chatib Basri secara blak-blakan.
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). Sesederhana itu."
Dilema Menurunkan Pajak dan Mahalnya Ongkos Utang Baru
Menganalisis opsi pertama, yakni "Naikkan" (meningkatkan penerimaan negara lewat sektor pajak), Chatib menilai langkah ini hampir mustahil diterapkan dalam kondisi sekarang.
Memeras sektor pajak di tengah lesunya perekonomian justru akan menjadi blunder fatal yang mencekik daya beli masyarakat serta mematikan sisa-sisa napas dunia usaha.
Opsi ketiga, yakni "Pinjam" (menambah utang baru melalui penerbitan surat berharga global), juga dinilai sangat berisiko tinggi.
Di tengah tren suku bunga global yang masih bertengger di level tertinggi, investor akan meminta imbal hasil (yield) yang sangat besar jika Indonesia nekat menarik utang baru.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost of fund-nya akan jadi sangat mahal sekali," cetus Chatib memperingatkan bahaya beban bunga utang jangka panjang.
Memangkas Belanja Pemerintah Jadi Solusi Paling Realistis
Mengingat menaikkan pajak adalah hal yang mustahil dan menambah utang baru terlampau mahal, Chatib Basri menegaskan bahwa opsi kedua, yaitu "Potong" (mengurangi pengeluaran pemerintah), adalah satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal dan realistis untuk diambil saat ini.
Pemerintah harus berani melakukan efisiensi, rasionalisasi, serta menunda proyek belanja negara non-mendesak demi menyelamatkan kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia.
Ia menambahkan, hal yang paling dicermati oleh investor global saat ini bukanlah narasi manis mengenai angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan bagaimana komitmen nyata pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN.
Jika pemerintah terus memaksakan belanja ugal-ugalan tanpa melakukan pemangkasan anggaran yang ketat, pasar akan terus merespons negatif, dan posisi rupiah dikhawatirkan akan semakin terperosok ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. (*)