RADAR KUDUS — Presiden Prabowo Subianto memberikan catatan kritis sekaligus evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang telah berjalan selama beberapa dekade terakhir.
Dalam pidato terbarunya, kepala negara secara terbuka mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan pelaku ekonomi untuk melakukan otokritik terhadap realitas ketimpangan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa indikator kesuksesan ekonomi sebuah negara tidak boleh hanya terpaku pada capaian makro di atas kertas.
Pemerintah harus berani melihat realitas di lapangan secara objektif untuk memperbaiki berbagai celah struktural yang masih ada.
"Selama beberapa dasawarsa terakhir, ekonomi Indonesia memang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
Namun, kita harus jujur pada diri sendiri dan melihat kelemahan kita. Apakah pertumbuhan itu sudah merata? Apakah kue pembangunan itu sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?" ujar Presiden Prabowo.
Menolak Menjadi Penonton di Negeri Sendiri
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Presiden adalah ironi mengenai pengelolaan kekayaan alam nusantara.
Prabowo menilai, selama bertahun-tahun rakyat Indonesia seolah-olah hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya komoditas dan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalam bumi pertiwi.
Presiden menyayangkan sistem ekonomi masa lalu yang cenderung ekstraktif, di mana harga-harga komoditas strategis Indonesia justru ditentukan oleh mekanisme pasar luar negeri dan negara lain.
Akibatnya, sebagian besar nilai tambah dan keuntungan finansial dari eksploitasi kekayaan alam tersebut mengalir ke luar negeri (capital flight), bukannya masuk ke kas negara untuk membiayai kesejahteraan publik.
"Alam kita ini luar biasa kaya, tetapi sistem yang berjalan selama ini membuatnya hanya menguntungkan segelintir orang saja dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh rakyat banyak.
Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya dikonversi menjadi kemakmuran bagi rakyat," tegasnya.
Reorientasi Menuju Ekonomi Pancasila
Sebagai solusi fundamental, Presiden Prabowo mendesak pergeseran paradigma pembangunan menuju sistem Ekonomi Pancasila.
Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diproduksi oleh negara wajib menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan rakyat di atas kepentingan korporasi maupun kelompok elite tertentu (oligarki).
Presiden mengingatkan seluruh menteri Kabinet Merah Putih agar perumusan kebijakan ekonomi ke depan tidak lagi sekadar mengejar target angka-angka statistik atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semata.
Pembangunan sejati harus diukur dari parameter kualitas hidup masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan yang signifikan, peningkatan daya beli riil, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, serta terciptanya lapangan kerja yang padat karya di daerah-daerah.
Langkah hilirisasi total dan tata kelola SDA yang lebih protektif terhadap kepentingan domestik dipastikan akan terus diperketat demi memastikan jargon "kemakmuran bagi seluruh rakyat" bukan sekadar menjadi slogan retoris. (*)