RADAR KUDUS — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalamnya terkait anomali yang terjadi pada struktur ekonomi nasional saat ini.
Di satu sisi, indikator makroekonomi Indonesia selalu memamerkan angka pertumbuhan yang stabil di kisaran 5 persen setiap tahunnya.
Namun di sisi lain, realita di akar rumput justru menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat.
Baca Juga: Xiaomi 17 Max Debut di China, Spek Gahar dan Baterai 8.000 mAh Bisa Dipakai 2 Hari Nonstop
Ketidaksesuaian ini mengemuka setelah Kepala Negara menerima laporan komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan sosial pasca-dirinya resmi menjabat.
Prabowo mengaku sangat terkejut, bahkan secara emosional menggambarkan perasaannya seperti "dipukul di ulu hati" saat pertama kali membedah data tersebut.
Pernyataan jujur ini pun langsung memantik diskusi hangat dan menjadi perbincangan publik yang ramai di berbagai lini masa media sosial.
Anomali Data: Pertumbuhan Ekonomi vs Fakta Kemiskinan
Menurut Presiden, situasi ini merupakan alarm keras bagi jajaran pembuat kebijakan. Indonesia, dengan segala kelimpahan sumber daya alam dan potensi besarnya, seharusnya mampu mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan yang merata. Nyatanya, potret yang tersaji justru sebaliknya.
Prabowo menyoroti data yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, jumlah masyarakat miskin justru mengalami kenaikan sekitar 3 persen.
Ironisnya, tren penurunan kemiskinan yang kerap dipaparkan di atas kertas tidak berbanding lurus dengan keluhan serta beban hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tantangan ini kian diperparah oleh fenomena "pembusukan dari dalam" pada struktur sosial-ekonomi Indonesia, yaitu menyusutnya kelompok kelas menengah.
Data yang diterima Presiden mencatat penurunan drastis porsi kelas menengah, dari yang semula berada di angka 22 persen kini merosot hingga menyisakan 17 persen saja.
Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kelas menengah rentan telah jatuh kelas menjadi kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) atau bahkan mepet ke garis kemiskinan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, dan minimnya lapangan kerja formal yang berkualitas.
Rasio Pajak yang Tertinggal di ASEAN
Selain masalah daya beli dan kemiskinan, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi lemahnya kapasitas pengumpulan pendapatan negara.
Laporan yang ia terima menunjukkan bahwa rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan ini membuat ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas untuk melakukan intervensi perlindungan sosial yang masif dan pembangunan infrastruktur yang padat karya.
Menurutnya, mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat yang sudah kesulitan adalah pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan oleh kabinetnya.
Pernyataan blak-blakan dari Presiden Prabowo ini dinilai banyak pengamat sebagai bentuk transparansi politik yang dinantikan, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah periode ini akan melakukan evaluasi total terhadap akurasi data dan strategi pengentasan kemiskinan agar tidak lagi terjebak dalam "fatamorgana" angka pertumbuhan makro semata. (*)