RADAR KUDUS — Pemerintah mengambil langkah strategis dalam mengevaluasi postur anggaran belanja negara pada tahun berjalan ini.
Anggaran untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026 resmi dipotong dari pagu indikatif awal sebesar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Langkah rasionalisasi ini diambil guna memastikan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi yang menantang.
Baca Juga: Sukses Besar, Kejagung Raup Rp922 Miliar dari Lelang Akbar Aset Mewah Sandra Dewi di BPA Fair 2026
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan alokasi dana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara menginstruksikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dalam program super prioritas ini dapat dikelola secara jauh lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Penyesuaian anggaran ini dilakukan tanpa sedikit pun mengurangi esensi dan tujuan utama dari program MBG, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah dan pelajar di seluruh penjuru Indonesia," tegas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Realisasi Kuartal I dan Jangkauan Jutaan Penerima Manfaat
Kendati mengalami pemotongan anggaran, pemerintah memastikan operasional pemenuhan gizi di lapangan tetap berjalan secara optimal.
Kementerian Keuangan memaparkan data serapan riil program yang menunjukkan laju ekspansi yang masif di tingkat akar rumput.
Hingga akhir April 2026, realisasi keuangan untuk program ini tercatat telah menyerap dana sebesar Rp75 triliun, atau setara dengan 22,4 persen dari total pagu awal.
Pemanfaatan dana tersebut diklaim telah memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap masyarakat:
-
Penerima Manfaat: Program ini tercatat telah menjangkau hampir 62 juta anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai wilayah.
-
Infrastruktur Gizi: Distribusi makanan gizi seimbang ditopang oleh operasional lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di tingkat kecamatan dan desa.
Pemerintah juga memberikan sinyal bahwa proses evaluasi berkala akan terus berjalan guna menyisir pos-pos belanja logistik, rantai pasok bahan pangan lokal, hingga ongkos distribusi yang masih bisa ditekan agar operasional SPPG menjadi lebih hemat biaya.
Tekanan Defisit APBN Jadi Pemicu Utama Rasionalisasi
Pengetatan anggaran pada program andalan Presiden Prabowo ini tidak terlepas dari kondisi kesehatan makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Berdasarkan laporan realisasi APBN terbaru, kas negara mencatatkan nilai defisit sebesar Rp164,4 triliun.Meskipun di satu sisi pendapatan negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan berkat optimalisasi sektor domestik, peningkatan tersebut ternyata berkejaran dengan lonjakan belanja pemerintah yang juga tumbuh agresif.
Melihat situasi tersebut, kebijakan pemotongan anggaran MBG sebesar Rp67 triliun ini dinilai para analis ekonomi sebagai langkah yang bijaksana untuk mengerem laju defisit agar tidak melewati batas aman yang diatur undang-undang.
Melalui kombinasi antara efisiensi belanja dan pengawasan distribusi yang ketat, pemerintah optimistis target perbaikan gizi nasional dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas ruang fiskal negara. (*)