RADAR KUDUS - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen dinilai menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Capaian tersebut disebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional sekaligus menjadi fondasi awal menuju target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
Sejumlah pengamat menilai performa ekonomi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan pengelolaan aset negara, termasuk melalui pembentukan Badan Pengelola BUMN dan Danantara.
Pengamat politik ekonomi Arman Saputra menilai langkah restrukturisasi pengelolaan BUMN menjadi salah satu terobosan penting dalam sistem ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan itu membuat perusahaan pelat merah lebih profesional dan memiliki fokus yang lebih jelas dalam menjalankan bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa pemisahan fungsi regulator dan operator membuat BUMN dapat bergerak lebih cepat dan efisien. Dengan pola pengelolaan baru tersebut, perusahaan negara dinilai tidak lagi terjebak dalam birokrasi panjang yang menghambat daya saing.
Arman menyebut transformasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata, terutama pada kinerja bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Pada kuartal pertama 2026, laba bersih rata-rata bank Himbara dilaporkan tumbuh 12,4 persen secara tahunan.
Selain itu, penyaluran kredit juga meningkat hingga 11,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kredit tersebut banyak diarahkan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program hilirisasi industri yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Arman, peningkatan pembiayaan itu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Perputaran modal yang lebih cepat disebut mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Tak hanya dari sektor perbankan, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara juga dinilai cukup besar. Dalam tiga bulan pertama 2026, sinergi perusahaan pelat merah disebut telah menyumbang pemasukan negara melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai mencapai Rp120 triliun hingga Rp135 triliun.
Angka tersebut dinilai membantu menjaga kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Di sektor pangan, BUMN seperti Perum Bulog dan ID FOOD juga disebut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya itu dinilai berkontribusi terhadap terjaganya konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh di kisaran 5,05 persen.
Konsumsi rumah tangga sendiri masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, stabilitas harga pangan dianggap sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Arman juga menilai pembenahan manajemen BUMN memberikan dampak positif terhadap kepercayaan investor asing. Indonesia dinilai mulai dipandang sebagai negara dengan sistem pengelolaan investasi yang lebih profesional dan memiliki arah kebijakan jangka panjang yang jelas.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih membutuhkan proses panjang dan konsistensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan 5,61 persen baru menjadi langkah awal untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional.
Ia optimistis dengan sistem pengelolaan aset dan koordinasi ekonomi yang semakin terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang.
Editor : Mahendra Aditya