RADAR KUDUS — Dunia maya kembali dihebohkan oleh temuan alokasi anggaran yang dianggap tidak masuk akal oleh publik.
Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) setelah bocornya detail anggaran jasa pencucian pakaian atau laundry yang bernilai fantastis.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2026, terungkap bahwa Pemprov Kaltim mengalokasikan dana mencapai Rp450 juta per tahun hanya untuk urusan cuci-mencuci.
Baca Juga: Badai Pembersihan Akun Instagram: Jutaan Follower Lenyap dalam Hitungan Jam
Dana yang bersumber dari APBD 2026 tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan rumah jabatan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Angka ini langsung memicu perdebatan panas mengenai urgensi dan efisiensi penggunaan uang rakyat di lingkup pemerintahan.
Isu ini semakin meledak setelah sebuah foto kuitansi dari penyedia jasa bernama "Alwan Laundry" beredar luas di media sosial.
Kuitansi dengan nomor 0042 tersebut menunjukkan total tagihan yang mencengangkan, yakni sebesar Rp20.984.550.
Yang membuat publik terbelalak adalah durasi pengerjaannya yang hanya mencakup periode satu minggu, tepatnya dari tanggal 25 hingga 31 Maret 2026.
Jika dikalkulasi secara kasar, tagihan tersebut berarti menghabiskan sekitar Rp3 juta per hari hanya untuk urusan binatu.
Rincian dalam kuitansi tersebut memancing reaksi keras dari warganet karena harga satuan yang dianggap jauh di atas rata-rata pasar.
"Ini nyuci pakaian atau nyuci ytta (yang tau-tau aja)? Gila sampai nggak bisa berkata-kata. Masuk akal nggak sih nyuci celana dalam sebiji harganya Rp15 ribu? Semua dibuat layanan express biar apa?" tulis salah satu netizen yang viral di platform X (sebelumnya Twitter).
Menanggapi kegaduhan tersebut, pemilik Alwan Laundry akhirnya memberikan klarifikasi. Menurut penjelasannya, tingginya tagihan tersebut disebabkan oleh skema permintaan dari pihak biro umum yang menginginkan layanan kilat (express).
Selain itu, ia menekankan bahwa nominal yang tertera di kuitansi sudah termasuk beban pajak yang harus disetorkan kepada negara.
Meski telah diklarifikasi, penjelasan tersebut tidak lantas meredam emosi publik. Banyak warganet yang justru membandingkan foto tempat laundry tersebut di Google Maps dengan standar harga yang dipatok.
Beberapa netizen merasa fasilitas tempat binatu yang terlihat sederhana tersebut tidak sebanding dengan harga yang dipatok setara, bahkan melebihi, jaringan laundry premium internasional.
Komentar-komentar satir pun membanjiri kolom interaksi di berbagai media sosial. Banyak yang menyindir bahwa biaya merawat pakaian dalam dan daster di lingkungan rumah jabatan tersebut sudah setara dengan biaya cicilan bulanan motor matic terbaru.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Gaji ke-13 ASN Cair Juni dan Bansos ke 3,2 Juta Penerima?
"Ini beneran ya pakaian dalam dan daster sudah seharga cicilan motor. Rakyat diminta hemat, tapi anggaran cuci baju pejabatnya seharga DP rumah," sindir netizen lainnya.
Fenomena ini memicu desakan dari berbagai aktivis transparansi anggaran agar pihak Inspektorat maupun BPK segera melakukan audit terhadap alokasi dana operasional rumah jabatan tersebut. Publik menuntut penjelasan lebih rinci dari Biro Umum Setda Prov.
Kaltim terkait standar biaya (SBU) yang digunakan sehingga angka puluhan juta rupiah bisa keluar hanya dalam waktu satu minggu untuk urusan pakaian. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna