Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menguji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa saat ini pengujian masih difokuskan pada kesiapan tabung berkapasitas setara 3 kg sebelum nantinya diperkenalkan secara luas ke masyarakat.
“Sekarang masih tahap uji coba, terutama untuk memastikan keamanan dan kesiapan tabung CNG ukuran kecil,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan CNG sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan pada tabung berukuran lebih besar seperti 12 kg dan 20 kg.
Namun, pemerintah kini mencoba menghadirkan opsi yang lebih terjangkau bagi rumah tangga kecil yang selama ini bergantung pada LPG subsidi.
Menurut Bahlil, langkah ini juga dilatarbelakangi oleh tingginya beban impor LPG yang setiap tahun mencapai jutaan ton.
Kondisi tersebut berdampak besar terhadap pengeluaran negara.
“Impor LPG kita sekitar 8,6 juta ton per tahun. Nilainya bisa mencapai Rp 130 triliun hingga Rp 140 triliun. Ini angka yang sangat besar,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga masih harus mengalokasikan anggaran subsidi LPG yang berkisar antara Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun setiap tahun.
Untuk itu, pemerintah berupaya memanfaatkan sumber daya gas dalam negeri agar dapat menggantikan LPG secara bertahap, sehingga lebih efisien dan mengurangi tekanan terhadap devisa negara.
Bahlil menegaskan bahwa jika program ini berjalan, pemerintah tetap akan memberikan subsidi agar harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Kami mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa energi untuk masyarakat harus tetap murah. Jadi, subsidi tetap akan ada,” katanya.
Ia berharap harga CNG nantinya bisa setidaknya setara dengan LPG 3 kg yang beredar saat ini, atau bahkan lebih murah.
“Targetnya minimal sama, syukur-syukur bisa lebih murah,” pungkasnya.
Editor : Iwan Arfianto