RADAR KUDUS – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyampaikan capaian positif terkait indikator kesejahteraan nasional.
Dalam laporan terbarunya, ia mengklaim bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan sebagai buah dari akselerasi berbagai kebijakan strategis lintas sektor.
Dalam rapat koordinasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang digelar pada Senin (27/4/2026), Muhaimin memaparkan data krusial yang menunjukkan efektivitas program pemerintah.
Baca Juga: Polemik Relokasi Gerbong Wanita Pasca-Tragedi Bekasi: Antara Usulan Menteri PPPA dan Tegasan AHY
Menurutnya, persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menyusut dari 1,28% menjadi 0,78%.
Perubahan persentase ini secara riil menggambarkan mobilitas vertikal masyarakat bawah. Tercatat sebanyak 0,48% penduduk miskin telah berhasil "naik kelas" atau keluar dari kategori ekstrem.
Secara kuantitas, jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem berkurang drastis dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa.
"Penurunan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberhasilan intervensi pemerintah yang lebih terintegrasi," ujar Muhaimin Iskandar di hadapan para pemangku kepentingan.
Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum bagi kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Strategi utama yang dijalankan mencakup penguatan perlindungan sosial serta program pemberdayaan ekonomi langsung yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga.
Muhaimin menekankan bahwa pemerintah kini tengah melakukan perubahan arah politik anggaran.
Belanja perlindungan sosial yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak lagi hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan produktivitas masyarakat.
"Kita melakukan refocusing anggaran agar manfaatnya lebih terasa. Belanja negara harus mampu menjadi penggerak ekonomi di lapisan bawah, memastikan efisiensi, dan yang terpenting adalah tepat sasaran," tambahnya.
Meski menunjukkan kemajuan, Menko PM menegaskan bahwa kerja keras pemerintah belum berakhir.
Fokus selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi data antar-kementerian untuk merajut ulang program-program yang masih tumpang tindih. Penggunaan data yang akurat akan menjadi kunci dalam menentukan lokasi prioritas penanganan.
Baca Juga: Déjà Vu? Jerman Targetkan Bangun Kekuatan Militer Terkuat di Eropa pada 2039
Tujuan akhir dari strategi besar ini adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati level 0%.
Melalui sinkronisasi kebijakan fiskal dan penguatan program di tingkat akar rumput, pemerintah optimistis target tersebut dapat segera tercapai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
"Setelah data ini kita validasi, kita akan semakin tajam dalam melakukan intervensi. Target kita jelas, kemiskinan ekstrem harus nol persen, bahkan lebih rendah lagi dari itu," pungkas Muhaimin dengan optimis. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna