RADAR KUDUS – Dampak domino dari memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah kini mulai merambah ke sektor ketahanan pangan domestik Indonesia.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau yang kini dikenal sebagai ID FOOD, melaporkan adanya kendala serius dalam pengadaan material kemasan plastik untuk produk-produk pangan strategis seperti beras dan minyak goreng.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (7/4/2026), Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, memaparkan realitas pahit yang sedang dihadapi industri pangan saat ini.
Konflik terbuka yang melibatkan kekuatan besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu jalur distribusi dan produksi bahan baku petrokimia global.
"Kami sebagai pemain di sektor pangan mulai merasakan dampak nyata, yaitu kesulitan mendapatkan kemasan. Di berbagai pabrik mitra kami, kelangkaan biji plastik sudah mulai terasa sangat signifikan," ujar Ghimoyo di hadapan anggota dewan.
Masalah ini menjadi krusial karena plastik merupakan komponen vital dalam rantai distribusi pangan dari hulu ke hilir.
Hampir seluruh komoditas utama yang dikelola oleh BUMN pangan bergantung pada material berbasis polimer ini, di antaranya:
Beras: Menggunakan karung plastik anyaman (woven bag) untuk distribusi skala besar maupun kemasan ritel.
Minyak Goreng: Sangat bergantung pada kemasan bantal (pillow pack) maupun botol plastik.
Pupuk: Memerlukan kemasan karung plastik khusus untuk menjaga kualitas nutrisi tanaman.
Gula dan Terigu: Menggunakan kemasan plastik kiloan untuk pasar konsumen.
Kelangkaan biji plastik ini otomatis memicu kenaikan biaya produksi kemasan, yang pada gilirannya berpotensi menekan margin keuntungan BUMN dan memicu kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.
ID FOOD saat ini memikul beban tanggung jawab besar dalam menjalankan sejumlah penugasan pemerintah, termasuk stabilisasi harga pangan dan penyaluran bantuan sosial.
Gangguan pada ketersediaan kemasan ini dikhawatirkan akan menghambat kecepatan distribusi pangan ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Jika kemasan tidak tersedia, maka proses pengemasan di pabrik akan terhenti, dan ini bisa mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah yang ditugaskan kepada kami," tambah Ghimoyo.
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mencari alternatif sumber bahan baku atau memperkuat industri petrokimia dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada dinamika pasar global.
Para analis ekonomi menyarankan agar BUMN pangan mulai mempertimbangkan riset kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan tidak bergantung sepenuhnya pada turunan minyak bumi.
Krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan pangan nasional jika komponen pendukungnya—seperti kemasan—masih sangat rentan terhadap guncangan geopolitik internasional.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah diplomatis maupun kebijakan ekonomi untuk mengamankan stok biji plastik nasional demi menjaga stabilitas perut rakyat. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna