RADAR KUDUS — Di sebuah sudut kota Colombo, seorang ibu harus pulang dengan tangan hampa setelah mengantre tiga jam demi satu tabung gas yang habis tepat sebelum gilirannya.
Esok, suaminya tidak bisa bekerja karena plat nomor kendaraannya berakhiran angka ganjil, sementara anak-anak mereka libur sekolah karena pemerintah memutuskan menutup seluruh fasilitas pendidikan demi menghemat bahan bakar.
Realita pahit ini adalah potret terbaru Sri Lanka yang kini terjepit dalam krisis multidimensi. Hanya dalam delapan hari, pemerintahan Presiden Dissanayake telah memberlakukan lima sistem penjatahan yang ketat.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa masalah sebenarnya bukan hanya pada antrean bensin, melainkan pada tanah yang mulai kehilangan kesuburannya.
Guna mencegah keruntuhan ekonomi total, pemerintah terpaksa memangkas konsumsi nasional melalui kebijakan drastis:
- 10 Maret: Harga gas memasak Litro Gas (12,5 kg) melonjak menjadi 3.990 rupee. Antrean panjang segera mengular di berbagai distrik.
- 15 Maret: Sistem QR Code bahan bakar resmi diaktifkan. Tanpa pemindaian digital, tidak ada bahan bakar. Mobil dibatasi hanya 15 liter per minggu, sepeda motor 5 liter, dan bus 60 liter. Para pengemudi roda tiga mulai turun ke jalan karena jatah tersebut dianggap membunuh mata pencaharian mereka.
- 18 Maret: Pemerintah menetapkan setiap hari Rabu sebagai hari libur nasional. Kantor pemerintahan, sekolah, universitas, hingga pengadilan ditutup total untuk menekan penggunaan energi.
- 18 Maret: Larangan pengisian daya kendaraan listrik (EV) pada jam sibuk (18.00 - 22.00) diberlakukan karena jaringan listrik nasional tak lagi mampu menahan beban.
- 19 Maret: Sistem plat nomor ganjil-genap mulai diterapkan. Kendaraan hanya diperbolehkan mengisi bahan bakar sesuai tanggal kalender yang cocok dengan angka terakhir plat nomor mereka.
"Banyak sistem untuk mengatur apa yang bisa dilihat (bahan bakar), tapi tak satu pun sistem yang mampu memproduksi satu molekul pupuk yang kita butuhkan," ujar seorang pengamat ekonomi lokal.
Meski Presiden Dissanayake meyakinkan parlemen bahwa stok solar cukup untuk 33 hari dan bensin untuk 28 hari, krisis yang jauh lebih besar sedang mengintai dari sektor pertanian.
Sri Lanka sangat bergantung pada impor pupuk sintetis. Saat ini, Selat Hormuz—jalur nadi utama perdagangan pupuk dunia—mengalami penurunan lalu lintas kapal hingga 97%.
Ditambah lagi dengan keputusan China yang menghentikan ekspor fosfat hingga Agustus 2026, Sri Lanka terancam kehilangan musim tanam Yala yang dimulai pada Mei mendatang.
Trauma tahun 2021 kembali menghantui. Saat itu, larangan pupuk sintetis yang mendadak menyebabkan produksi beras anjlok dari 4,6 juta ton menjadi hanya 1,93 juta ton.
Hasil panen merosot hingga 60%, yang berujung pada keruntuhan pemerintah.
Jika krisis 2021 adalah kesalahan kebijakan internal, krisis 2026 adalah akibat dari konflik di jalur air sepanjang 21 mil yang berjarak 4.500 kilometer dari Colombo. Blokade di Selat Hormuz berada di luar kendali diplomatik Sri Lanka.
Badai Siklon Ditwah yang baru saja merusak 106.000 hektare sawah semakin memperparah keadaan. Sebanyak 227.000 petani kini menatap ladang yang kekurangan nitrogen tanpa kepastian.
Baca Juga: Blusukan ke Pasar Gede Solo, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Sembako Aman Jelang Lebaran
Penjatahan bahan bakar mungkin bisa membuat negara tetap "bernapas" dalam jangka pendek, namun tanah yang mati tidak mengenal hari libur Rabu atau sistem ganjil-genap.
Tanpa pupuk yang terjebak di Hormuz, Sri Lanka sedang berjalan menuju krisis pangan massal pada bulan September mendatang.
Antrean bahan bakar adalah berita utama hari ini, namun tanah yang tandus adalah bencana yang sesungguhnya. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna