RADAR KUDUS – Eskalasi konflik yang terus membara di kawasan Timur Tengah mulai memberikan tekanan nyata terhadap stabilitas ekonomi domestik Indonesia.
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh ketegangan geopolitik tersebut dilaporkan mulai mengancam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya pada sektor subsidi energi.
Saat ini, harga minyak global terpantau bertengger di kisaran US$83 per barel. Angka ini menunjukkan deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2026 yang hanya mematok harga minyak di level US$70 per barel.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan peringatan keras terkait risiko fiskal yang menghantui pemerintah.
Jika tren kenaikan harga tidak segera mereda dan menembus angka psikologis US$100 per barel, maka beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprediksi akan mengalami pembengkakan yang sangat masif.
"Jika harga minyak terus merangkak naik ke level US$100, anggaran subsidi dalam APBN bisa membengkak hingga rentang Rp300 triliun sampai Rp400 triliun," ungkap politisi PDIP, Guntur Romli, dalam keterangan resminya.
Menurutnya, kondisi ini akan mempersempit ruang fiskal pemerintah secara drastis.
Alokasi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau penguatan ekonomi rakyat, terpaksa harus disedot untuk menambal selisih harga energi agar tidak terjadi gejolak harga di tingkat konsumen domestik.
Menanggapi tekanan anggaran tersebut, Guntur Romli menyebutkan bahwa pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk menjaga kesehatan fiskal.
Terdapat beberapa opsi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menutup celah beban subsidi tersebut.
Opsi pertama adalah melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap untuk mengurangi beban kas negara.
Namun, jika opsi tersebut dianggap terlalu berisiko terhadap daya beli masyarakat, maka opsi kedua adalah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap program-program pemerintah yang menyedot anggaran besar.
Secara spesifik, PDIP mendorong pemerintah untuk mulai mengevaluasi keberlanjutan program-program baru yang membutuhkan pendanaan jumbo.
Salah satu yang disorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Pemerintah perlu melakukan skala prioritas.
Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis atau inisiatif lain yang memerlukan anggaran besar mungkin perlu dievaluasi atau dilakukan penyesuaian jika tekanan terhadap fiskal semakin kuat akibat kenaikan harga minyak ini," tambah Guntur.
Situasi ini kembali memicu diskusi mengenai pentingnya ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi di Indonesia.
Ketergantungan yang tinggi terhadap harga pasar global membuat APBN Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi geopolitik di luar negeri.
Para pengamat ekonomi senada dengan PDIP bahwa langkah antisipasi dini harus segera disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan kementerian terkait.
Hal ini bertujuan agar lonjakan harga minyak dunia tidak berujung pada defisit anggaran yang melampaui batas aman, sembari tetap menjaga inflasi dan daya beli masyarakat tetap stabil di tengah ketidakpastian global. (*)
Editor : Mahendra Aditya