JAKARTA – Pemerintah memastikan kebijakan beras satu harga tidak berlaku untuk seluruh jenis beras.
Skema tersebut khusus diterapkan pada beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kategori medium yang dikelola Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, harga beras SPHP akan diseragamkan dari Sabang sampai Merauke mulai 2026.
Harga keluar gudang Bulog ditetapkan Rp 11.000 per kilogram, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional Rp 12.500 per kilogram.
“Konsep satu harga hanya untuk beras SPHP, bukan premium. Jadi beras medium inilah yang akan dijaga harganya agar sama di seluruh daerah,” ujar Rizal usai rapat di Kemenko Pangan, Senin (12/1/2026).
Selama ini, disparitas harga beras medium masih cukup tinggi, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
Di beberapa daerah Indonesia Timur, harga beras medium bahkan bisa menembus Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram.
“Dengan skema ini, masyarakat di Papua, Maluku, atau wilayah terpencil lainnya bisa membeli beras medium dengan harga Rp 12.500 per kilogram. Tidak ada lagi perbedaan signifikan dengan Jawa,” jelasnya.
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung biaya distribusi dan transportasi.
Skema ini disebut meniru kebijakan BBM satu harga agar beban masyarakat di wilayah timur tidak lebih berat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, kebijakan beras satu harga juga bertujuan memperkuat kinerja Bulog.
Selama ini, margin keuntungan Bulog dinilai terlalu kecil karena perbedaan HET antarwilayah.
“Selama ini Bulog hanya dapat margin sekitar Rp 50 per kilogram. Itu bahkan tidak cukup untuk operasional. Maka disepakati Bulog mendapat margin 7 persen,” kata Zulhas.
Margin tersebut akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan distribusi sekaligus memastikan kebijakan beras satu harga berjalan konsisten di seluruh Indonesia.
“Kuncinya jangan sampai rakyat di Indonesia Timur membayar lebih mahal. Negara harus hadir,” tegasnya.
Editor : Mahendra Aditya