RADAR KUDUS - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengguncang lanskap perdagangan global dengan kebijakan tarif impor terbarunya.
Pemerintah AS menerapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap barang-barang impor dari lebih dari 100 negara, dengan tarif yang lebih tinggi diberlakukan terhadap negara-negara yang disebut sebagai “pelanggar terburuk”. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32 persen.
Namun, bagaimana tarif ini dihitung? BBC Verify mengulas metode di balik angka-angka tersebut dan dampaknya bagi perekonomian global.
Matematika Sederhana di Balik Tarif Tinggi
Ketika pertama kali diumumkan, publik menduga besaran tarif didasarkan pada kombinasi antara bea masuk yang sudah berlaku dan hambatan non-tarif, seperti regulasi impor.
Namun, Gedung Putih kemudian merilis rumus resmi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif baru.
Secara sederhana, rumus tersebut mengambil angka defisit perdagangan AS dengan suatu negara, lalu membaginya dengan total nilai impor AS dari negara tersebut. Hasilnya kemudian dibagi dua.
Sebagai contoh, Amerika Serikat mencatatkan defisit perdagangan dengan Tiongkok sebesar US$295 miliar—hasil dari total impor US$440 miliar dikurangi ekspor sebesar US$145 miliar.
Maka, 295 dibagi 440 menghasilkan 0,67 (atau 67 persen). Angka ini dibagi dua dan dibulatkan menjadi 34 persen—tarif yang kemudian diberlakukan terhadap barang dari Tiongkok.
Metode serupa diterapkan terhadap negara lain. Misalnya, hasil hitungan terhadap Uni Eropa menghasilkan tarif sebesar 20 persen.
Baca Juga: ANJLOK! Segini Nilai Tukar Dolar USD ke Rupiah Hari Ini.
Bukan Tarif Timbal Balik
Meski semula digadang-gadang sebagai bentuk tarif timbal balik, nyatanya rumus ini tidak mempertimbangkan tarif yang dikenakan negara lain terhadap AS ataupun hambatan non-tarif lainnya.
Alih-alih, pendekatan ini murni berfokus pada pengurangan defisit perdagangan barang AS secara bilateral.
Kelemahan dari pendekatan ini, menurut pengamat, adalah ketidakakuratan dalam menggambarkan hubungan dagang aktual.
Negara-negara yang tidak menimbulkan defisit perdagangan, seperti Inggris, tetap dikenai tarif sebesar 10 persen.
Motif: Lindungi Industri Domestik
Presiden Trump beralasan, kebijakan ini dirancang untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika dan membangkitkan kembali sektor manufaktur yang selama ini tertekan oleh membanjirnya barang murah dari luar negeri.
Trump menuduh negara-negara lain menciptakan hambatan yang menghambat masuknya produk Amerika ke pasar mereka.
Namun, efektivitas kebijakan ini menuai perdebatan.
Baca Juga: WOW! Emas Hampir Rp 2 Juta Per Gram, Pembeli Rela Antri sejak Subuh
Para Ekonom: Rumus yang Direkayasa, Dampak Bisa Kontraproduktif
Sejumlah ekonom yang diwawancarai BBC Verify menilai, sekalipun kebijakan tarif dapat menekan defisit perdagangan bilateral, dampaknya terhadap defisit perdagangan keseluruhan AS akan minim.
Profesor Jonathan Portes dari King's College London menjelaskan, defisit perdagangan AS lebih banyak disebabkan oleh struktur ekonomi domestik, bukan sekadar hambatan dagang.
“Selama konsumsi dan investasi AS melebihi pendapatannya, defisit akan terus terjadi, terlepas dari tarif terhadap negara lain,” katanya.
Thomas Sampson dari London School of Economics menambahkan, rumus tarif ala Gedung Putih tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. “Itu hanya alat untuk merasionalisasi kebijakan proteksionis. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa merugikan perekonomian global,” ujarnya.
Sampson juga menyoroti bahwa defisit perdagangan bisa terjadi karena alasan yang sah, seperti efisiensi produksi di negara lain.
Misalnya, mengimpor pangan dari negara yang memiliki biaya produksi lebih rendah bisa jadi lebih menguntungkan secara ekonomi.
Kesimpulan: Dampak Tarif Bisa Meluas dan Menyulitkan Ekonomi Global
Kendati Trump meyakini tarif akan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, para pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berujung pada gangguan rantai pasok global, ketidakpastian pasar, hingga potensi aksi balasan dari negara-negara mitra dagang.
Dengan lebih dari 100 negara terkena dampak kebijakan tarif ini, dunia kini menanti apakah langkah proteksionis Trump akan menjadi solusi jangka panjang atau justru membuka babak baru perang dagang global.
Editor : Mahendra Aditya