(Menghormati Masa Lalu, Meneguhkan Identitas Kebangsaan, dan Membangun Masa Depan Indonesia: Refleksi Hari Santri ke-11)
Oleh: Adnan Ahmad
RADAR KUDUS - Sejarah Indonesia tidak hanya ditulis melalui perundingan politik, diplomasi internasional, dan perjuangan para pemimpin bangsa. Sejarah negeri ini juga dibentuk oleh doa-doa yang dipanjatkan di surau, pengajian yang berlangsung di pesantren, serta keberanian para santri yang meninggalkan ruang belajar untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Dari lingkungan pesantren, nilai keagamaan, semangat kebangsaan, dan keberanian melawan penindasan tumbuh menjadi kekuatan sosial yang ikut menentukan perjalanan Indonesia.
Karena itu, pengakuan negara terhadap peran santri dan pesantren bukan sekadar penghormatan kepada kelompok masyarakat tertentu. Pengakuan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap salah satu fondasi historis pembentukan bangsa Indonesia. Santri dan pesantren tidak berdiri di luar sejarah nasional. Keduanya menjadi bagian dari kekuatan yang ikut merawat kesadaran kebangsaan, memperjuangkan kemerdekaan, dan membangun kehidupan masyarakat setelah Indonesia merdeka.
Namun, pengakuan sejarah tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Negara perlu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap keberlangsungan pesantren.
Pesantren dan Kesadaran Kebangsaan
Jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pesantren telah menjadi salah satu pusat pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Di tengah keterbatasan akses pendidikan pada masa kolonial, pesantren menyelenggarakan pembelajaran agama, membangun tradisi literasi keislaman, menanamkan kedisiplinan, serta membentuk jaringan sosial yang menghubungkan masyarakat lintas wilayah.
Pesantren bukan hanya tempat mempelajari kitab kuning dan mendalami ilmu agama. Dalam berbagai konteks sejarah, pesantren juga menjadi ruang pembentukan kepemimpinan, penguatan solidaritas sosial, dan pemeliharaan martabat masyarakat di tengah tekanan kolonialisme. Melalui hubungan antara kiai, santri, dan masyarakat, pesantren memiliki pengaruh yang melampaui ruang kelas dan asrama.
Tentu saja, peran pesantren dalam sejarah Indonesia tidak tunggal. Setiap pesantren memiliki pengalaman, tradisi, dan orientasi yang berbeda. Akan tetapi, di berbagai daerah, lembaga pendidikan Islam ini ikut menyumbangkan energi sosial dan moral bagi tumbuhnya perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial.
Keterlibatan tokoh-tokoh ulama dalam perjuangan bangsa memperlihatkan bahwa keagamaan dan kebangsaan tidak harus dipertentangkan. Bagi banyak ulama dan santri, membela tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan, kehormatan, dan kebebasan masyarakat.
Dengan demikian, pesantren ikut membentuk ruang perjumpaan antara identitas keislaman dan identitas kebangsaan. Dari ruang itulah tumbuh kesadaran bahwa kecintaan terhadap agama tidak harus meniadakan komitmen terhadap negara, sebagaimana nasionalisme tidak mengharuskan seseorang meninggalkan keyakinan agamanya.
Resolusi Jihad dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Salah satu momentum penting yang memperlihatkan hubungan antara ulama, santri, dan perjuangan kemerdekaan adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Seruan tersebut muncul dalam situasi ketika kemerdekaan Indonesia menghadapi ancaman kembalinya kekuatan kolonial, terutama di tengah ketegangan politik dan militer di Surabaya.
Resolusi Jihad menjadi salah satu faktor yang memperkuat mobilisasi umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Seruan ulama tersebut memberi landasan keagamaan dan moral bagi keterlibatan masyarakat dalam perjuangan. Semangat itu kemudian menjadi bagian dari konteks historis Pertempuran Surabaya pada November 1945, ketika rakyat dari berbagai latar belakang bersatu menghadapi kekuatan militer Inggris.
Penting untuk dipahami bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak dilakukan oleh satu kelompok saja. Buruh, pemuda, tentara, perempuan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen bangsa turut mengambil bagian. Akan tetapi, peran ulama dan santri merupakan salah satu unsur penting yang tidak patut dihapus dari narasi sejarah nasional.
Pengakuan terhadap Resolusi Jihad sekaligus mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil kecakapan diplomasi atau strategi militer. Kemerdekaan juga membutuhkan keyakinan moral, pengorbanan, solidaritas, dan kesediaan rakyat untuk mempertahankan masa depan bersama.
Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap kontribusi historis tersebut. Penetapan ini penting karena memberikan tempat yang lebih tegas bagi pengalaman santri dalam ingatan kolektif bangsa.
Akan tetapi, pengakuan sejarah harus disertai kedewasaan dalam membaca sejarah. Hari Santri bukan alasan untuk mengklaim bahwa perjuangan kemerdekaan hanya milik santri atau pesantren. Sebaliknya, momentum ini seharusnya memperkuat kesadaran bahwa kemerdekaan lahir dari kerja bersama berbagai unsur bangsa yang memiliki latar belakang agama, suku, dan pandangan berbeda.
Pengakuan Negara Harus Melampaui Simbol
Negara telah memberikan pengakuan terhadap peran pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang tersebut menegaskan kedudukan pesantren dalam sistem pendidikan nasional sekaligus mengakui fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan lembaga ini.
Pengakuan hukum tersebut memiliki arti penting. Pesantren tidak semestinya dipandang sebagai lembaga pendidikan pinggiran yang hanya mengurus pengajaran agama. Pesantren merupakan bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia yang mempunyai kekhasan tradisi, metode pembelajaran, serta hubungan sosial dengan masyarakat.
Meskipun demikian, pengakuan formal belum otomatis menyelesaikan persoalan yang dihadapi pesantren. Sebagian pesantren masih berhadapan dengan keterbatasan sarana belajar, akses teknologi, fasilitas sanitasi, kualitas infrastruktur, serta kemampuan pembiayaan pendidikan. Kondisi setiap pesantren berbeda-beda sehingga kebijakan negara harus mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing lembaga.
Di sinilah pengakuan negara diuji. Apakah penghormatan kepada pesantren benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang adil? Apakah santri memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan profesional, dan kemampuan berwirausaha? Apakah pesantren kecil di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang proporsional, atau justru tertinggal karena keterbatasan akses dan jaringan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui kebijakan yang terukur. Negara perlu memperkuat kualitas pendidikan pesantren tanpa menghilangkan kemandirian dan karakter khasnya. Dukungan terhadap pengembangan kurikulum, literasi digital, penguatan bahasa asing, pendidikan sains, kewirausahaan, dan keterampilan kerja perlu dirancang secara kolaboratif bersama pengasuh serta pengelola pesantren.
Pada saat yang sama, bantuan pemerintah harus disalurkan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kebutuhan yang jelas. Pesantren tidak boleh menjadi objek kepentingan politik jangka pendek. Dukungan negara seharusnya memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dan kesejahteraan santri, bukan membangun ketergantungan atau menuntut loyalitas politik.
Pengakuan yang bermakna bukanlah seberapa meriah upacara Hari Santri diselenggarakan, melainkan seberapa besar kesempatan belajar, kualitas kehidupan, dan masa depan santri yang berhasil diperbaiki.
Santri untuk Indonesia Masa Depan
Tantangan Indonesia hari ini berbeda dari tantangan pada masa perjuangan kemerdekaan. Jika generasi terdahulu berhadapan dengan kolonialisme dan ancaman terhadap kedaulatan, generasi santri sekarang menghadapi persoalan ketimpangan sosial, perubahan teknologi, krisis lingkungan, disinformasi, intoleransi, serta persaingan ekonomi global.
Dalam situasi tersebut, tradisi pesantren memiliki modal sosial dan moral yang penting. Pendidikan tentang adab, penghormatan terhadap guru, kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama dapat menjadi bekal dalam membangun masyarakat yang berintegritas. Namun, nilai-nilai tersebut perlu dipertemukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berkomunikasi.
Santri masa kini harus memiliki kesempatan untuk mendalami ilmu agama sekaligus memahami perkembangan ekonomi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan hubungan internasional.
Modernisasi pesantren tidak berarti menghapus tradisi yang telah menjadi fondasi keilmuan dan identitasnya, melainkan memperkuat kemampuan pesantren dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi yang relevan sekaligus merespons perkembangan zaman dan berbagai persoalan baru.
Dalam konteks ini, penguasaan kitab kuning dan pengembangan literasi digital tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dapat saling melengkapi dalam membentuk generasi santri yang berakar kuat pada khazanah keislaman, tetapi juga terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan demikian, kedalaman ilmu agama, kecakapan sains, dan keterampilan digital dapat dikembangkan secara berdampingan untuk menjadikan pesantren tetap kokoh dalam menjaga warisan intelektual Islam sekaligus adaptif, inovatif, dan relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Pesantren juga memiliki peluang besar untuk memperkuat moderasi beragama. Melalui pembelajaran yang terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, serta kerja sama sosial lintas kelompok, pesantren dapat membantu membangun kehidupan beragama yang damai dan produktif. Tradisi dialog, musyawarah, dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi modal untuk menghadapi polarisasi sosial yang kerap diperparah oleh media digital.
Dalam konteks ini, santri tidak cukup dipersiapkan menjadi penjaga tradisi, tetapi juga perlu diberi ruang menjadi pencipta gagasan, penggerak inovasi, pemimpin masyarakat, dan pelaku pembangunan. Negara harus memastikan bahwa latar belakang pendidikan pesantren tidak menjadi alasan untuk membatasi akses santri terhadap pekerjaan, pendidikan tinggi, maupun ruang kepemimpinan publik.
Santri yang menguasai ilmu agama dan teknologi, memahami tradisi sekaligus perkembangan global, serta menjunjung tinggi etika publik akan menjadi kekuatan strategis bagi Indonesia. Mereka dapat berperan sebagai pendidik, peneliti, pengusaha, diplomat, birokrat, pekerja profesional, dan pemimpin sosial yang berakar pada nilai-nilai moral.
Menghindari Politisasi Sejarah
Satu hal yang perlu dijaga adalah agar pengakuan terhadap santri dan pesantren tidak berubah menjadi alat politisasi sejarah. Setiap peringatan Hari Santri seharusnya memperkuat pendidikan sejarah yang kritis, inklusif, dan berbasis fakta, bukan menjadi panggung untuk membangun kultus terhadap tokoh tertentu atau mengunggulkan satu kelompok di atas kelompok lainnya.
Sejarah nasional merupakan ruang bersama. Peran ulama, santri, dan pesantren perlu ditulis secara proporsional, sebagaimana peran kelompok agama lain, organisasi pergerakan, kaum perempuan, pemuda, buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat juga perlu memperoleh tempat yang layak.
Pengakuan terhadap satu kelompok tidak mengharuskan penghapusan kontribusi kelompok lain. Justru, penghargaan yang adil terhadap keragaman pelaku sejarah akan memperkuat legitimasi kebangsaan Indonesia. Karena itu, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas pesantren perlu bekerja sama mendokumentasikan arsip, manuskrip, kesaksian lisan, serta sejarah lokal pesantren.
Banyak pengalaman perjuangan dan pengabdian masyarakat yang berpotensi hilang jika tidak segera dicatat dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pendidikan sejarah juga perlu mendorong santri memahami perjuangan bangsa secara utuh: mengetahui jasa para pendahulu, mengakui kompleksitas peristiwa, dan mengambil pelajaran bagi masa kini. Nasionalisme yang sehat tidak dibangun melalui mitos yang menutup pertanyaan, tetapi melalui pemahaman sejarah yang jujur dan bertanggung jawab.
Dari Penghormatan Menuju Keadilan
Pada akhirnya, pengakuan negara terhadap peran santri dan pesantren mengandung tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memberikan penghormatan simbolis. Negara perlu memastikan bahwa jasa historis tersebut memperoleh jawaban dalam bentuk keadilan pendidikan, kesempatan ekonomi, perlindungan kelembagaan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Pesantren membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan dan terarah, bukan sekadar perhatian musiman yang muncul pada momentum tertentu. Santri perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa, bukan hanya menerima pujian atas pengabdian dan peran historisnya.
Pada saat yang sama, para pengasuh pesantren membutuhkan kemitraan yang sehat, setara, dan konstruktif dengan pemerintah, yang mampu memperkuat kapasitas kelembagaan tanpa mengintervensi atau mengurangi kemandirian pesantren.
Dengan demikian, dukungan negara terhadap pesantren harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang konsisten, akses pendidikan yang adil, serta penghormatan terhadap tradisi, otonomi, dan kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar kuat dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, pesantren juga perlu terus melakukan pembaruan. Pengakuan negara harus diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat tata kelola, memperluas akses pengetahuan, dan memastikan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh santri. Tradisi yang kuat akan semakin bermakna apabila mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab.
Santri dan pesantren telah memberikan sumbangan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga membangun karakter, moral, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tugas negara saat ini bukan sekadar mengenang jasa dan pengorbanan para santri serta ulama, melainkan juga memastikan bahwa warisan perjuangan tersebut menjadi landasan bagi kebijakan masa depan yang berpihak pada penguatan pendidikan pesantren, peningkatan kesejahteraan santri, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan.
Pengakuan terhadap peran santri dan pesantren harus diwujudkan dalam langkah nyata agar keduanya tidak hanya menjadi bagian penting dari catatan sejarah, tetapi juga terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang adil, berkemajuan, berkarakter, dan bermartabat.
Menghormati santri berarti menghargai sejarah perjuangan bangsa. Memajukan pesantren berarti memperluas kesempatan bagi generasi Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan memberikan ruang kepada santri untuk berkontribusi berarti meneguhkan keyakinan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun oleh seluruh kekuatan masyarakat.
Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya pandai mengenang jasa para pendahulunya, melainkan bangsa yang mampu menerjemahkan penghormatan terhadap sejarah menjadi keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi generasi berikutnya.
