Oleh: Adnan Ahmad
Stabilitas bangsa dan negara merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial yang berkelanjutan. Tidak ada negara yang mampu bertahan dan berkembang hanya dengan mengandalkan kekuatan hukum, aparat keamanan, atau superioritas politik semata. Sejarah berbagai bangsa menunjukkan bahwa fondasi utama ketahanan sebuah negara sesungguhnya terletak pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial sekaligus modal politik yang memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan secara efektif, menjaga ketertiban, dan membangun sinergi antara negara dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Dalam perspektif ilmu politik, kepercayaan rakyat tersebut dikenal sebagai legitimasi, yakni pengakuan masyarakat terhadap hak pemerintah untuk memimpin dan menjalankan kekuasaan. Legitimasi lahir ketika kekuasaan dijalankan secara konstitusional, adil, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau elite tertentu. Ketika legitimasi rakyat menguat, stabilitas nasional akan terpelihara karena masyarakat memiliki kesediaan untuk mematuhi hukum, mendukung kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya, apabila legitimasi melemah akibat ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, atau hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara, berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi akan lebih mudah berkembang menjadi krisis yang mengancam persatuan, ketahanan nasional, bahkan keberlangsungan negara itu sendiri.
Dalam sistem demokrasi, legitimasi rakyat bukan sekadar diperoleh melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Pemilu hanyalah pintu masuk menuju pemerintahan yang sah secara konstitusional. Setelah itu, legitimasi harus terus dipelihara melalui kepemimpinan yang berintegritas, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan informasi, serta kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, legitimasi bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga persoalan moral, etika, dan kinerja pemerintahan.
Sosiolog Jerman Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan dasar yang membuat masyarakat bersedia menaati pemerintah tanpa harus selalu dipaksa. Ia membagi legitimasi ke dalam tiga bentuk, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional. Dalam negara demokrasi modern seperti Indonesia, legitimasi legal-rasional menjadi fondasi utama, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dibangun melalui konstitusi, hukum, dan lembaga negara yang bekerja secara profesional. Ketika sistem tersebut dijalankan secara konsisten, masyarakat akan merasa memiliki negara dan bersedia mendukung berbagai kebijakan demi kepentingan bersama.
Konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat, dilaksanakan menurut konstitusi, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, menjaga legitimasi rakyat berarti menjaga roh demokrasi sekaligus memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Legitimasi rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas politik. Pemerintah yang dipercaya akan lebih mudah menjalankan program pembangunan, melakukan reformasi birokrasi, mengatasi krisis ekonomi, maupun menghadapi ancaman keamanan nasional. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik sering kali memunculkan resistensi sosial, meningkatnya polarisasi politik, penyebaran disinformasi, bahkan aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam situasi seperti itu, stabilitas menjadi rapuh karena hubungan antara pemerintah dan masyarakat kehilangan fondasi kepercayaan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa krisis legitimasi sering kali lebih berbahaya dibandingkan krisis ekonomi. Negara yang mengalami penurunan kepercayaan publik biasanya menghadapi gelombang demonstrasi, konflik politik berkepanjangan, melemahnya investasi, hingga menurunnya produktivitas nasional. Sebaliknya, negara yang memiliki legitimasi kuat mampu melewati berbagai tantangan karena masyarakat bersedia bekerja sama dan berkorban demi kepentingan nasional.
Indonesia sebagai negara yang plural memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga legitimasi rakyat. Keragaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pilihan politik merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dengan bijaksana. Karena itu, legitimasi tidak boleh dibangun melalui politik identitas, polarisasi, atau narasi kebencian. Legitimasi justru tumbuh ketika seluruh warga negara merasakan perlakuan yang adil, memperoleh kesempatan yang sama, dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
Dalam konteks tersebut, Pancasila menjadi fondasi moral bagi lahirnya legitimasi nasional. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut penyelenggara negara menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Nilai Kemanusiaan mengharuskan pemerintah menghormati hak-hak warga negara. Nilai Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Nilai Kerakyatan menegaskan pentingnya musyawarah dan partisipasi publik, sedangkan nilai Keadilan Sosial mengharuskan setiap kebijakan diarahkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Legitimasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik. Rakyat akan memberikan kepercayaan apabila negara hadir secara nyata dalam kehidupan mereka melalui pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, apabila masyarakat masih menghadapi birokrasi yang berbelit, korupsi yang merajalela, ketimpangan ekonomi, dan hukum yang terasa diskriminatif, maka legitimasi akan terus mengalami erosi.
Di era digital, menjaga legitimasi menjadi semakin kompleks. Perkembangan media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, termasuk berita bohong, propaganda, maupun ujaran kebencian. Apabila tidak dikelola secara bijaksana, ruang digital dapat memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang transparan, terbuka, berbasis data, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut memiliki literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
Legitimasi rakyat sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban menjalankan kekuasaan secara amanah, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Aparat penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa intervensi politik. Media massa harus menyajikan informasi yang objektif dan edukatif. Perguruan tinggi perlu menjadi pusat pengembangan pemikiran kritis dan solusi kebangsaan. Tokoh agama serta tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk menyejukkan kehidupan publik serta memperkuat persatuan nasional.
Dalam perspektif Islam, legitimasi kekuasaan berkaitan erat dengan amanah dan keadilan. Allah Swt. berfirman:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58).
Ayat tersebut memberikan pesan bahwa kekuasaan hanya akan memperoleh legitimasi apabila dijalankan secara amanah dan berkeadilan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan demikian, legitimasi bukan hanya persoalan politik, melainkan juga tanggung jawab moral dan spiritual.
Pada akhirnya, menjaga stabilitas bangsa tidak cukup hanya dengan memperkuat institusi negara atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah membangun dan memelihara kepercayaan rakyat. Legitimasi yang kuat akan melahirkan kepatuhan tanpa paksaan, partisipasi tanpa intimidasi, dan persatuan tanpa tekanan. Ketika rakyat percaya kepada negara, maka negara akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuasaan formal.
Indonesia memerlukan pemerintahan yang tidak hanya memiliki legitimasi secara konstitusional melalui mekanisme demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperoleh legitimasi sosiologis berupa kepercayaan yang lahir dari rakyat. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun melalui retorika politik atau pencitraan semata, melainkan melalui integritas moral para pemimpin, penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan masyarakat. Ketika pemerintah mampu menghadirkan rasa keadilan, melindungi hak-hak warga negara, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan publik, maka legitimasi akan tumbuh secara alami sebagai modal sosial yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di atas fondasi legitimasi yang kuat itulah stabilitas nasional akan berdiri kokoh, bukan sebagai stabilitas yang lahir dari tekanan kekuasaan, melainkan dari kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa. Stabilitas yang dibangun atas dasar kepercayaan publik akan memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta meminimalkan potensi konflik sosial dan politik. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sekadar menjadi slogan, tetapi dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah yang berintegritas dan rakyat yang memberikan kepercayaan serta dukungan kepada penyelenggaraan negara. (*)
Editor : Admin