Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diluncurkan membawa cita-cita yang mulia. Tidak ada masyarakat yang menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tidak ada warga yang menginginkan generasi masa depan mengalami stunting atau kekurangan gizi.
Namun dalam praktiknya, di banyak daerah muncul kegelisahan yang tidak bisa begitu saja dianggap sebagai penolakan terhadap pemerintah.
Sebagian masyarakat mempertanyakan kualitas menu yang diterima. Ada laporan makanan tidak habis dikonsumsi, sebagian terbuang, variasi menu dinilai kurang memenuhi harapan, sementara di saat yang sama masyarakat menyaksikan berbagai sektor lain masih membutuhkan anggaran besar, mulai pendidikan, kesehatan, irigasi pertanian, jalan desa, hingga pemberdayaan UMKM.
Perdebatan kemudian bergeser bukan lagi soal tujuan MBG, melainkan soal efektivitas penggunaan anggaran negara.
Kegelisahan masyarakat semakin bertambah ketika berbagai unsur Nahdlatul Ulama mulai terlibat dalam pengelolaan MBG, dan forum-forum organisasi menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Bagi sebagian warga NU kultural, muncul pertanyaan yang sangat sederhana.
"Kalau NU ikut menjadi pelaksana program pemerintah, kepada siapa kami menyampaikan kritik ketika program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya?"
Pertanyaan ini bukan bentuk permusuhan kepada NU.
Justru lahir dari rasa memiliki terhadap NU.
Selama hampir satu abad, NU dikenal bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga benteng moral masyarakat. Banyak warga merasa para kiai adalah tempat mengadu ketika rakyat kecil menghadapi persoalan sosial maupun kebijakan negara.
Karena itulah muncul kekhawatiran bahwa kedekatan yang terlalu erat dengan program pemerintah dapat membuat sebagian masyarakat merasa kehilangan ruang kritik yang selama ini dijaga NU.
Padahal dalam tradisi para masyayikh NU, hubungan dengan pemerintah selalu diletakkan dalam prinsip keseimbangan.
KH Hasyim Asy'ari menanamkan pentingnya menjaga kemaslahatan umat sebagai tujuan utama.
KH Wahab Chasbullah dikenal dengan semangat fleksibel dalam berpolitik, tetapi tetap menjaga kepentingan masyarakat.
Sementara Abdurrahman Wahid berulang kali mengingatkan bahwa kekuatan NU terletak pada independensi moralnya. Gus Dur sering menegaskan bahwa negara boleh dikritik apabila kebijakannya belum menghadirkan keadilan bagi rakyat. Kritik yang jujur justru merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa.
Begitu pula KH Mustofa Bisri dalam banyak ceramahnya mengingatkan bahwa ulama harus menjadi penyampai suara hati masyarakat, bukan sekadar menyenangkan penguasa. Nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab moral ulama.
Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa mendukung program yang baik tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan dalam pelaksanaannya.
Jika MBG memang memberikan manfaat nyata, tentu masyarakat akan mendukung.
Sebaliknya, apabila ditemukan pemborosan, kualitas makanan rendah, distribusi bermasalah, atau anggaran yang mengorbankan sektor penting lainnya, maka evaluasi merupakan bagian dari ikhtiar memperbaiki kebijakan.
Yang paling dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar dukungan atau penolakan, melainkan ruang dialog yang jujur.
NU memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat.
Apabila NU ikut mengelola program, maka tanggung jawab moralnya justru semakin besar: memastikan kualitas pelayanan, mengawasi penggunaan anggaran, menerima kritik tanpa alergi, dan menyampaikan evaluasi kepada pemerintah bila terdapat kekurangan.
Masyarakat NU kultural tidak sedang meminta NU menjadi oposisi.
Mereka juga tidak menghendaki NU bermusuhan dengan pemerintah.
Yang mereka harapkan sederhana: NU tetap menjadi rumah bersama tempat rakyat kecil bisa mengadu, tempat suara warga didengar, dan tempat kritik disampaikan dengan adab demi kemaslahatan umat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak diukur dari banyaknya lembaga yang mendukungnya, melainkan dari pertanyaan yang paling mendasar: apakah anak-anak benar-benar memperoleh gizi yang lebih baik, apakah anggaran digunakan secara efisien, dan apakah kebijakan itu memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui evaluasi yang terbuka adalah bagian penting dari tata kelola yang baik dan justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program tersebut. (*)
Editor : Admin