LAYAR komputer dia amati. Kemudian matanya beralih ke kertas.
Setelah itu pandangannya ia alihkan ke layar dan keyboard laptop.
Data itu ia masukkan ke dalam sistem atau tabel excel yang terpampang di layar laptopnya.
”Saya sudah pasti kalah suara,” ,” jelas salah satu calon legislatif di salah satu daerah di Jepara. Sebut saya namanya M.
”Suara saya tersisa hanya di tiga TPS. Tapi itu tidak akan bisa mengangkat suara saya. Saya tidak menyebar uang di sana.”
M mengaku kalah. Alasannya simple. Dia tidak menyebar “amplop” di daerah itu.
”Uang yang saya harapkan tidak turun. Janji dari investor gagal. Ya bagaimana lagi!” keluhnya.
Tiga hari sebelum hari pencoblosan, dia dijanjikan uang oleh salah satu sahabatnya.
Sebidang sawah seluas 1.500 dan bangunan rumahnya rencana digadaikan ke sahabatnya. Tetapi uang yang dijanjikan belum ada.
Sosok yang dianggap seperti saudara itu tak kunjung datang.
Sebenarnya selain sahabatnya itu ada tetangganya yang siap menerima gadaian, bahkan siap membeli. Tetapi harganya tak masuk diakal alias terlalu rendah.
”Dari pada tekor, bobor akeh. Mending gak sah,” jawabnya saat ditemui di rumahnya Mayong.
Untuk memenangkan pertarungan butuh sebaran uang Rp 100 ribu. Karena lawan politiknya nyebar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
Lawannya tidak hanya caleg internal partai di dapilnya. Tetapi ada dari partai lain.
Jika di dapil partainya ada sepuluh nama, di partai lain ada 5-9 nama. Kemudian dikalikan jumlah partai. Sekitar ratusan lawan politiknya.
”Kabeh wes tak siapno. Tapi goro-goro duit koncoku mau gak sido, aku lemes. Iki entuk suara akih, berarti aku bejo.”
Dia sebelumnya caleg petahana. Sudah tiga periode jadi dewan ia lakoni.
Pencalegan tahun ini ia merasa paling berat.
”Orak mung abot dite, tarunge “amplop” tunggale ugal-ugalan.”
Selama ia jadi dewan jelang Idul Fitri bingkisan beras dan gula tak pernah ketinggalan ia serahkan ke konstituennya.
Juga aspirasi infrastruktur jalan, bendung, dan lainnya.
”Pitulasan aku yo orak sepi leng dundum sumbangan.”
”Wes jarke mas, masyarakat do milih calon anyar. Seng dite akeh. Coba mengko titeni. Gelem mbangun opo orak. Tak deloke,” gregetnya.
M, tidak jadi satu-satunya dewan yang jadi caleg gagal. Ada sosok lain. Misalkan O.
”Bantuan kabeh wes tak kei. Sampai piknik ke Jakarta tak biayai. Balesane warga mung kepincut amplop,” ujar O.
Padahal O tak di pileg 2024 juga beri amplop. Tapi tak sebesar lawannya. Dia pede, karena merasa “merawat” konstituen.
”Tapi, prasangka salah. Isi amplop lebih diperhitungkan pemilih,” keluhnya lagi.
Kondisi itu dirasakan tidak hanya para calon. Para sabet atau timses dan masyarakat biasa merasakan hal sama.
”Ini riil terjadi. Hampir semua orang yang saya temui dan saya tanya waktu pemilu kemarin menjawab saya pilih seng maringi duit (ironis sekali),” ujar Jumaiyah.
”Injih bu.. leres bahkan rata-rata kalangan intelektual pun demikian… para guru dan PNS…” timpal Nur Hidayat petahana yang juga caleg jadi dari Partai NasDem.
Hasil dari pengamatan lapangan dan jagong-jagong, pileg 2024 lalu rerata per orang habis antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 4 miliar. Tergantung lokasi daerah pemilihannya.
Anggaran itu mulai dari awal sosialisasi, pembentukan tim dapil (kecamatan hingga tingkat RT), cetak dan pemasangan baliho, hingga hari H “penyerbuan”. Kalkulasi amplop antara Rp 30-50 ribu. Khusus Jepara.
Jika ke Kudus maka “serangan amplop” lebih besar, antara Rp 75 ribu-Rp 125 ribu.
”Serangan amplop” ini juga tak hanya di pileg. Merambah ke Pilpres. Besarannya sekitar Rp 10 ribu.
Serangan tidak hanya di Jepara tetapi hamper seluruh daerah. Misal di Kudus, Demak, dan Jepara. Teman saya dari tiga daerah itu sepakat ada pemilih yang dapat Rp 10 ribu. Beberapa di antaranya tidak dapat.
Juga ada caleg mulai dari pusat, provinsi, dan pusat yang membagikan sembako. Berisi minyak, gula, dan beras. Di bungkusnya diberi stiker caleg dan capres.
Ditarik ke belakang, pemilihan RT di seberang dukuh sekitar Batealit. Per pemilih sekitar Rp 10 ribu-Rp 30 ribu.
Pemilihan BPD sekitar Rp 50 ribu-Rp 75 ribu. Petinggi atau kepala desa lebih besar lagi. Lagi-lagi tergantung daerah. Misal di Jepara antara Rp 100.000- Rp 200.000. Di Demak dan Kudus Rp 200.000-Rp 500.000.
Lebih ke belakang lagi pemilihan organisasi masyarakat juga sudah “ngedum” amplop.
Yang “ngedum” bukan yang nyalon. Tetapi ada brokernya. Ada yang mendanai. Mengapa didanai? Perkiraan saya itu adalah tanam investasi.
Jadi semua lini pemilihan (yang menguntungkan secara materi) sudah ada “amplop”.
(Apa budaya amplop ini akan kita biarkan? Wong, mereka gak bakalan mampu. Amplop dalam evolusinya akan naik lebih tinggi. Mengikuti inflasi rupiah. Yang ikut organisasi rerata juga orang tak mampu.
Apa generasi yunior kita atau generasi di bawah kita hanya jadi staf ahli atau semacamnya atau cukup nempel jadi genep-genepan nama caleg di parpol. Tidakkah kita berfikir agar mereka suatu saat jadi politisi yang baik. Agent of change. Atau ikut-ikutan?)
Lalu bagaimana solusinya?
Mbah Yai (tokoh Jepara) belum lama ini bilang seperti ini. ”wong oposisi iku kudune siap sabar. Sabar sekabehane. Kalau gak kuat sabar mending gabung.” kalimat itu saya renungkan. “betul juga,” batinku.
”Ulama atau kiyai saiki isane mung amar maruf. Nahi munkar do rak iso,” ujarnya yai itu sambal mengakat kaki dan benakno sarunge.
Tak pikir meneh. “Kok bener ya.”
Menyelesaikan masalah di atas itu pelik. Cara bola iki wes ruwet.
Ruwet dari oroknya. Jika masalah satu diselesaikan, masalah berikutnya muncul. Tidak selesai-selesai.
Tak selesainya ini karena komunikasi buruk dan saling tidak percaya di masyarakat kita sendiri.
Misal seperti ini, caleg X “berperang” tanpa uang. Tetapi calon Y ngedum uang.
Karena masyarakat ingin uang. Ketika X ngedum uang sekian missal Rp 1000. Maka Y ngedum uang dengan nominal lebih besar. Masyarakat salah? Tidak. Masyarakat berpikir, lha lek wes dadi pejabat lho lali.
Ada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Apa fungsi? Silahkan jawab sendiri. Mereka ada produk dari politik “amplop”. Tak rahasia lagi, mereka yang jadi penyelenggara dan pengawas itu pukan tokoh utama. Ada orang dibaliknya. Ada kepentingan di baliknya.
Sebenarnya tanpa tulisan ini masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, paham politik di Indonesia.
Tapi tak pernah berani untuk memberantasnya. Karena masyarakat sendiri tidak punya kekuatan Hadapannya dengan Hukum. Sementara hukum di bangsa ini, anda tahu sendiri.
Misalkan anda tanya emang ada apa dengan “Hukum di bangsa ini?” Itu pertanyaan yang tak perlu di jawab.
Ada yang mengusulkan pemilu tertutup. Apakah menyelesaikan masalah. Bisa jadi korupsi terjadi hanya bisa dilakukan oleh internal anggota parpol dan pemerintah. Hanya perpindahan transaksi.
Oh iya saya tambahi, kita tahu Teks Agama. Teks agama saja kita tak mampu jadikan pedoman hidup kok. Padahal agama itu keyakinan kita bertuhan. Ada larangan dan perintah.
Apalagi teks UU atau Peraturan apapun yang kita tahu penciptanya.
Lalu apa yang harus kita perbaiki. KARAKTER dan PUNYA PRINSIP.
Dan itu bisa kita ubah dari "DIRI KITA SENDIRI"
Karakter tidak memperkaya diri. Cukup.
Karakter tidak mau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Karakter yang niatnya mensejahterakan masyarakat.
Karakter tidak pendendam.
Anda masih taya?
Silahkan ke China. Koruptor dihukum mati.
*Oh iya saya punya pengalaman unik. Tapi ini bukan bermaksud sombong ya.
Suatu ketika ada yunior saya di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) datang ke rumah. Dia dan saya rumahnya dekat hanya dua kilo. satu desa.
Suatu saat dia bilang.
"Mas Zainal gak nyalon petinggi/kepala desa? soal uang kan chanel mas Zainal kan bagus, dari Jepara sampai Blora."
"Kiprah di RW juga bagus. Yayasan diperbaiki. Masjid dibikin manajemennya baik. Petani sekarang dibikinkan bendung," ujarnya muji saya.
"Saya mau nyalon kalau saya diajukan masyarakat sini," jawab saya.
"Misal maju, apa siap masyarakat sini siap tanpa diberi amplop?"
"Misal jadi, apa siap masyarakat sini banyak kehilangan"
"Perangkat itu masyarakat lho, apa siap mereka tidak "ngobjek". Apa siap mereka tidak ada uang untuk ngurus pindah tanah dan sebagainya?"
Dia tertegun diam.
Dia sadar, memperbaiki kelompok itu perlu sistem. Apalagi sistem negara.
Baik itu tidak berdiri sendiri.
*Artikel ini ditulis oleh wartawan Jawa Pos Radar Kudus, Zaenal Abidin.