RADAR KUDUS - Pemilih butuh “amplop” memiliki sejarah. Tidak muncul begitu saja. Mulai tingkat kejenuhan, apatis, dan merasa jadi alat politik di tiap kali pemilu.
Pemilu tahun 1998 misalnya, sebagian besar pemilih memiliki fanatik partai luar biasa. Dikatakan memiliki fanati besar, lantaran beberapa partisipan dengan sendirinya membuat kelompok membela partainya. Beberapa pembela partai ini bahkan rela bertarung secara fisik dengan partisipan lawan politik.
Beberapa tokoh agama pun rela membela “mati-matian” partainya tanpa politik “uang”. Uang saat kampanye ataupun uang proposal sebelum-sebelum kampanye. Atmosfer ini pernah saya rasakan ketika itu.
Kondisi berubah seiring dengan perkembangan pemilu. Masyarakat semakin “cerdas” sesaat.
Beberapa alasan kejenuhan pemilih;
Pemilih tak semua memenuhi pendidikan ideal. Dalam salah satu podcast Romi, mantan Ketum PPP sekitar 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia tak tamat SD. SDM ini mengandalkan logika pendek. Memang ada lulusan SD yang juga pola pikirnya baik, tergantung dengan pengalamannya.
Pemilih beranggapan, jika politikus itu lolos ke DPR, maka politikus itulah yang akan merasakan kenikmatan selama lima tahun. Pemilih setelah pencoblosan rerata-rerata beranggapan tak lagi “dianggap” politikus itu.
Anggapan itu juga benar adanya, karena politikus tentu tak bisa seluruhnya mengayomi seluruh pemilih. Bandingkan “amplop” yang diterima langsung. Dirasakan langsung.
Jadi lumrah jika, masyarakat berpikir seperti itu.
Pemilih juga jenuh dengan janji politik yang tak terealisasikan. Politikus mengungkapkan janji manis, padahal dia tahu, jika janji-jani itu seluruhnya sulit direalisasikan.
Kondisi itu mengakibatkan setelah terpilih, politikus beralasan banyak hal. Mulai suara kecil, bukan dukungannya, dan sebagainya.
Menariknya ada kontradiktif dari konsekuensi “menerima amplop”. Pemilih berharap janji tetapi lupa “dia menerima amplop”. Misalkan seperti ini, ketika pemilihan si pemilih A menerima amplop dari si B. Setelah terpilih si A menagih janji untuk tak korup atau bangun sesuatu. Si B saat nyalon butuh modal. Ketika jadi butuh modal kembali. Maka dia harus mengambil sebagian uang proyek atau istilah umumnya korupsi.
Emang ada ya orang jadi politisi dewan atau pemimpin wilayah yang tak mau kembalikan modal? Ada tetapi itu bisa 0,00001 persen. Yakin ada? Ada karena di wilayah kabupaten saya ada muncul desas-desus itu.
Sistem itulah yang mengakibatkan untuk jadi politisi butuh modal luar biasa. Dan memaksa mengembalikan modal. Tidak satu tapi hampir merata. Jadi pemimpin atau dewan wilayah tak lepas itu. Jika diproses hukum, semuanya kena. Jadi jangan bangga dulu kalau pemimpin sampean tak diperiksa penegak hukum. Yang terkena penegak hukum ya sama dengan lainnya. Mung apes, wae.
Pada akhirnya, SIAPAPUN YANG MENANG, RAKYAT TETAP KALAH (Bilven sandalista),
KITA SEOLAH-OLAH MERAYAKAN DEMOKRASI, TETAPI MEMOTONG LIDAH ORANG-ORANG YANG BERANI MENYATAKAN PENDAPAT MEREKA YANG MERUGIKAN PEMERINTAH (Soe Hok Gie).
Politik itu menyerap aspirasi rakyat, menerima modal dari pemodal, dan membela keduanya.
Mengutip komentar teman kuliah di IAIN Walisongo, Semarang, Mas Dwi, "Liberalisasi pasar (ekonomi modern) diadopsi proses politik yang secara alamiah berwatak transaksi modal & profit. Umum terjadi di negara-negara demokrasi"
Sejalan dengan itu bank-bank apapun baik konvensional maupun berlogo "syariah" mjd poros utama sirkulasi ekonomi. Basis naik turunnya suku bunga perbankan jarang dipertanyakan [spekulasi], pun alat tukar (uang kertas) semakin tak berharga. Ini berakibat pada inflasi & penurunan daya beli masyarakat.
Pada prinsipnya, bank menciptakan uang (kredit) melalui utang. Ketika orang2 melunasi cicilan kredit mereka, Bank kemudian menutup arus keuangan. Dengannya uang yang dipinjam tidak ada lagi atau nol.
Padahal bank tidak memiliki kekayaan apapun yg bisa dijamin sebagai kredit [Di saat yang sama bank bisa mengambil alih kekayaan kreditor seperti properti & lainnya yg dijaminkan dalam utang]. Ini adalah esensi "uang" yang dinamakan dengan fiat.
Rumus demikian dipercaya orang secara global meski disadari bagian dari masalah besar. Krisis menjadi keniscayaan dalam kehidupan "Modern"(*)