Oleh: A. Mahbub Djunaidi
Penulis Buku Membaca Zaman Menulis Makna
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi pemerintah kabupaten/kota. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Pilihannya bukan sekadar memangkas belanja atau menaikkan pajak, melainkan memperbaiki tata kelola pendapatan daerah agar potensi yang selama ini belum tergarap dapat memberikan kontribusi optimal.
Dalam konteks tersebut, langkah Bupati Blora Arief Rohman yang menggandeng Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan patut diapresiasi.
Ada pesan menarik dari kebijakan ini: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat.
Salah satu jalannya adalah membenahi administrasi, menyinkronkan data, dan memastikan seluruh potensi daerah tercatat dengan benar.
Membenahi Sumber Pendapatan
Kerja sama Pemkab Blora dengan Kantor Pertanahan memiliki arti strategis, terutama dalam sinkronisasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selama ini, persoalan administrasi pertanahan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data objek pajak, kondisi riil di lapangan, kepemilikan, luas tanah, penggunaan lahan, hingga perubahan status tanah. Apabila data tidak mutakhir, pemerintah daerah berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh secara sah.
Karena itu, sinkronisasi data menjadi pintu masuk untuk membangun basis perpajakan yang lebih akurat. Bukan menciptakan pajak baru, melainkan memastikan objek dan subjek pajak yang memang memiliki kewajiban telah terdata secara benar.
Di sisi lain, pengamanan dan percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah juga penting. Aset tanah yang belum bersertifikat berisiko menimbulkan persoalan hukum, sengketa, bahkan kehilangan penguasaan.
Padahal, aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Namun, perlu dipahami bahwa sertifikasi aset tidak otomatis menghasilkan PAD. Kontribusinya lebih banyak melalui perlindungan kekayaan daerah, kepastian hukum, dan terbukanya peluang pemanfaatan aset secara produktif sesuai ketentuan.
Siapa Harus Terlibat?
Inovasi ini tidak boleh berhenti pada kerja sama dua institusi. Keberhasilannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Pertama, Bapperida berperan mengoordinasikan perencanaan, menetapkan target, menyusun peta jalan optimalisasi PAD, serta memastikan program ini terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi harus berbasis indikator yang terukur, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Kedua, BPPKAD menjadi ujung tombak pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Instansi ini berkewajiban memutakhirkan basis data PBB-P2 dan BPHTB, melakukan validasi objek pajak, memperbaiki administrasi penetapan dan penagihan, serta menjamin penerimaan masuk ke kas daerah sesuai ketentuan. Haknya adalah memperoleh data pertanahan yang diperlukan melalui mekanisme kerja sama yang sah.
Ketiga, Kantor Pertanahan ATR/BPN berkewajiban memberikan dukungan data pertanahan sesuai kewenangan dan ketentuan perlindungan data, membantu validasi informasi bidang tanah, serta mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah daerah. Sebaliknya, BPN berhak mendapatkan dukungan dokumen dan informasi aset dari Pemkab untuk memperlancar proses administrasi pertanahan.
Keempat, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan berperan penting karena paling memahami kondisi wilayah. Mereka dapat membantu verifikasi lapangan, mengidentifikasi perubahan penggunaan tanah, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan administrasi. Namun, mereka tidak boleh dibebani kewenangan penetapan pajak di luar ketentuan.
Kelima, Inspektorat bertugas mengawal tata kelola, mencegah penyimpangan, dan memastikan seluruh proses berjalan transparan serta akuntabel. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan peningkatan PAD berdampak terhadap pelayanan publik.
Keenam, masyarakat, notaris/PPAT, pelaku usaha, dan wajib pajak juga harus dilibatkan. Masyarakat berkewajiban memberikan informasi yang benar mengenai kepemilikan dan transaksi tanah serta memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, mereka berhak memperoleh kepastian administrasi, pelayanan yang mudah, informasi pajak yang transparan, dan perlakuan yang adil.
Jangan Sampai Menimbulkan Persoalan Baru
Ada beberapa hal yang harus diantisipasi agar inovasi ini tidak sekadar menghasilkan tambahan angka PAD.
Pertama, validitas data. Perbedaan data antara BPN, BPPKAD, desa, dan dokumen kepemilikan harus diselesaikan melalui verifikasi. Jangan sampai sinkronisasi justru menimbulkan tagihan ganda, kesalahan luas tanah, atau penetapan pajak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Kedua, perlindungan masyarakat. Pembaruan data tidak boleh menjadi alasan untuk membebani masyarakat secara tidak adil. Harus tersedia mekanisme keberatan, pembetulan data, konsultasi, dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses.
Ketiga, integrasi digital. Pemkab perlu membangun sistem pertukaran data yang aman, terstandar, dan diperbarui secara berkala. Kerahasiaan data pribadi dan hak atas informasi harus dilindungi.
Keempat, pencegahan kebocoran. Seluruh proses pendataan, penetapan, pembayaran, dan pengawasan harus terdokumentasi. Digitalisasi harus mempersempit ruang manipulasi, pungutan liar, dan praktik percaloan.
Kelima, pemanfaatan aset daerah. Tanah milik pemerintah yang sudah memiliki kepastian hukum perlu dipetakan potensinya. Aset yang menganggur dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan secara produktif melalui mekanisme yang sah, tanpa mengabaikan kepentingan publik.
PAD Harus Kembali kepada Rakyat
Keberhasilan inovasi ini jangan hanya diukur dari kenaikan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB. Ukur pula berapa banyak aset daerah yang berhasil disertifikasi, berapa data yang telah divalidasi, berapa potensi kebocoran yang berhasil dicegah, serta seberapa cepat dan mudah masyarakat mendapatkan pelayanan pertanahan dan perpajakan.
Yang tidak kalah penting, tambahan PAD harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pembangunan. Perbaikan jalan desa, layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi UMKM, serta penyediaan infrastruktur dasar harus menjadi orientasi akhirnya. Di sinilah pentingnya komitmen seluruh OPD.
BPPKAD tidak bisa bekerja sendiri, BPN tidak cukup hanya menerbitkan sertifikat, Bapperida tidak boleh berhenti pada perencanaan, dan pemerintah desa tidak cukup sekadar membantu pendataan. Semuanya harus bergerak dalam satu ekosistem pengelolaan pendapatan dan aset daerah.
Pengurangan TKD memang menjadi tekanan fiskal, tetapi sekaligus dapat menjadi momentum melakukan pembenahan mendasar. Blora perlu membuktikan bahwa keterbatasan anggaran tidak harus membatasi kreativitas pemerintahan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar PAD berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa besar pendapatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menata data adalah langkah awal, mengamankan aset adalah kewajiban, meningkatkan PAD adalah tujuan antara, sedangkan kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama (*).
Editor : Ali Mustofa