Oleh: A. Mahbub Djunaidi
Penulis Buku Membaca Zaman Menulis Makna
Enam penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berhasil diborong Kabupaten Blora di bidang kesehatan patut disambut dengan rasa syukur dan kebanggaan.
Capaian ini menjadi kabar baik sekaligus pengakuan atas kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda), tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, dan berbagai elemen masyarakat.
Prestasi tersebut tentu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ada proses, kerja kolektif, inovasi, komitmen, dan kesungguhan banyak pihak yang terlibat di dalamnya.
Bupati Blora Arief Rohman bersama jajaran terkait layak memberikan apresiasi kepada seluruh insan kesehatan yang telah berkontribusi. Sebab, membangun sektor kesehatan bukan pekerjaan sederhana.
Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokter, perawat, bidan, puskesmas, dan rumah sakit, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat, pemerataan pelayanan, pencegahan penyakit, pemenuhan gizi, hingga peningkatan kualitas hidup.
Namun, di tengah kebanggaan atas enam penghargaan tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab: Seberapa besar penghargaan itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blora?
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penghargaan memiliki makna penting.
Pertama, menjadi bentuk pengakuan atas kinerja dan keberhasilan suatu daerah.
Kedua, menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas program.
Ketiga, menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi penghargaan bukanlah tujuan akhir pembangunan.
Masyarakat tidak mengukur keberhasilan Dinas Kesehatan dari banyaknya piagam yang terpajang di dinding kantor.
Masyarakat lebih membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, biaya yang terjangkau, tenaga medis yang profesional, obat-obatan yang tersedia, serta fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan secara manusiawi.
Bagi warga desa yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, keberhasilan pembangunan kesehatan berarti tidak lagi kesulitan memperoleh pelayanan ketika sakit.
Bagi ibu hamil, keberhasilan berarti mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang memadai dan persalinan yang aman.
Bagi keluarga kurang mampu, keberhasilan berarti memperoleh jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani persoalan biaya.
Sementara bagi anak-anak, keberhasilan pembangunan kesehatan harus tercermin dari perbaikan status gizi, penurunan stunting, dan tumbuh kembang yang optimal.
Dengan demikian, enam penghargaan tersebut harus dimaknai sebagai amanah untuk bekerja lebih baik, bukan alasan untuk berpuas diri.
Kita harus mengakui bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora.
Persoalan stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular maupun tidak menular, kualitas sanitasi lingkungan, pemerataan tenaga kesehatan, serta akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil tetap membutuhkan perhatian serius.
Dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blora juga masih menempatkan penanganan stunting dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari tantangan pembangunan manusia.
Artinya, prestasi kelembagaan harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan kesehatan masyarakat.
Jangan sampai daerah berhasil memperoleh penghargaan, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
Jangan sampai inovasi kesehatan terlihat bagus dalam laporan, tetapi belum menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan pada akhirnya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, bukan semata-mata meningkatnya jumlah penghargaan.
Agar enam penghargaan tersebut memberikan dampak yang lebih luas, setidaknya ada lima agenda strategis yang perlu ditindaklanjuti Dinkesda Kabupaten Blora.
Pertama, melakukan evaluasi dan replikasi praktik terbaik. Dinkesda perlu mengidentifikasi program, inovasi, dan praktik kerja yang menjadi faktor keberhasilan sehingga Blora mampu memperoleh enam penghargaan tingkat provinsi.
Apa yang berhasil harus dipertahankan, sedangkan kekurangan harus diperbaiki. Program yang terbukti efektif perlu direplikasi ke seluruh puskesmas dan wilayah kerja, terutama kecamatan dan desa yang masih menghadapi persoalan kesehatan.
Dengan demikian, prestasi tidak hanya terkonsentrasi pada unit pelayanan tertentu, tetapi menjadi standar kinerja seluruh jajaran kesehatan.
Kedua, memperkuat pelayanan kesehatan primer dan puskesmas. Puskesmas harus menjadi garda terdepan pembangunan kesehatan.
Orientasi pelayanan tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi harus semakin mengedepankan upaya promotif dan preventif.
Pemeriksaan kesehatan, edukasi pola hidup sehat, deteksi dini penyakit, pelayanan ibu dan anak, serta pemantauan kelompok rentan harus diperkuat.
Program pemeriksaan kesehatan gratis juga harus terus didorong agar masyarakat semakin sadar pentingnya mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
Ketiga, mempercepat pemerataan pelayanan hingga pelosok desa. Kondisi geografis Blora yang memiliki wilayah luas dan jarak antardesa yang tidak selalu dekat membutuhkan pendekatan pelayanan yang adaptif.
Dinkesda perlu memperkuat pelayanan jemput bola melalui puskesmas keliling, posyandu, kunjungan tenaga kesehatan, serta optimalisasi kader kesehatan.
Jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan justru menjadi kelompok yang paling tertinggal dalam memperoleh hak kesehatan.
Di sinilah pentingnya memperkuat Integrasi Layanan Primer (ILP) agar pelayanan kesehatan semakin dekat dengan keluarga dan siklus kehidupan masyarakat.
Keempat, memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan kesehatan.
Persoalan kesehatan tidak mungkin diselesaikan Dinkesda sendirian. Penurunan stunting, misalnya, tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan.
Dibutuhkan dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DP4, Bapperida, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PKK, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Persoalan sanitasi, air bersih, kemiskinan, ketahanan pangan, dan pola asuh keluarga memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat.
Karena itu, Dinkesda harus mampu menjadi penggerak kolaborasi pembangunan kesehatan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data.
Kelima, membangun sistem evaluasi berbasis dampak dan kepuasan masyarakat.
Ini sangat penting. Dinkesda perlu memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat. Indikatornya tidak cukup berupa jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau jumlah penghargaan.
Harus ada ukuran yang lebih substantif, seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, penurunan angka stunting, membaiknya kesehatan ibu dan anak, meningkatnya deteksi dini penyakit, pemerataan tenaga kesehatan, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Hasil evaluasi tersebut sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program kesehatan telah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.
Di samping peran pemerintah, masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kesehatan.
Kesadaran menjaga pola hidup bersih dan sehat, memperhatikan asupan gizi keluarga, memanfaatkan posyandu, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak mengabaikan gejala penyakit merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
Kader kesehatan, PKK, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan harus terus dilibatkan.
Sebab, perubahan perilaku hidup sehat tidak cukup dilakukan melalui instruksi pemerintah, tetapi membutuhkan edukasi dan keteladanan yang berkelanjutan.
Pembangunan kesehatan yang berhasil adalah pembangunan yang menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan merupakan kebutuhan sekaligus investasi masa depan.
Enam penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah merupakan modal sosial yang berharga bagi Kabupaten Blora.
Prestasi ini dapat memperkuat optimisme bahwa pembangunan kesehatan di Blora berada pada jalur yang positif.
Tetapi tantangan berikutnya justru lebih besar, yakni menjaga konsistensi dan memastikan penghargaan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dinkesda perlu menjadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk melakukan lompatan kinerja.
Bukan hanya mempertahankan penghargaan, melainkan memperluas manfaat program, meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat inovasi, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak kesehatan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan banyak piala untuk dipandang sebagai daerah yang berhasil membangun kesehatan.
Mereka membutuhkan dokter yang hadir ketika diperlukan, puskesmas yang melayani dengan baik, obat yang tersedia, pelayanan yang tidak berbelit-belit, lingkungan yang sehat, serta keluarga yang semakin terlindungi dari risiko penyakit.
Enam penghargaan adalah kebanggaan Blora. Namun, masyarakat yang semakin sehat adalah kemenangan yang sesungguhnya.
Inilah makna pembangunan kesehatan yang harus terus diperjuangkan dalam semangat Sesarengan mBangun Blora: Maju dan Berkelanjutan (*).
Editor : Ali Mustofa