Oleh: A. Mahbub Djunaidi, Penulis Buku “Membaca Zaman Menulis Makna”
Hilirisasi industri kini menjadi salah satu kata kunci dalam pembangunan ekonomi.
Karena itu, langkah Pemerintah Kabupaten Blora melalui Bapperida menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemajuan dan Hilirisasi Industri di Kabupaten Blora” patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun arah industrialisasi daerah yang lebih terencana.
Hilirisasi bukan sekadar memindahkan bahan baku dari satu tempat ke tempat lain.
Hilirisasi adalah proses meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan sehingga yang dihasilkan bukan lagi semata-mata bahan mentah, tetapi bahan antara maupun produk jadi yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.
Kementerian Perindustrian menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menarik investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.
Dengan pengertian tersebut, Blora perlu menyiapkan dari hulu sampai hilir.
Hilirisasi tidak mungkin berhasil apabila hanya menjadi program pemerintah daerah. Ia membutuhkan komitmen bersama.
Pertama, pemerintah daerah.
Pemkab melalui Bapperida dan perangkat daerah terkait perlu menentukan komoditas unggulan, menyusun peta jalan hilirisasi, menyediakan data, menyiapkan regulasi, tata ruang, infrastruktur, serta memberikan kepastian berusaha.
Pemerintah daerah juga harus menjadi dirigen ekosistem, bukan menjadi pemain tunggal.
Kedua, dunia usaha dan investor.
Mereka membutuhkan kepastian bahan baku, pasar, infrastruktur, energi, perizinan dan iklim investasi.
Sebaliknya, investor diharapkan tidak sekadar mengambil bahan baku dari Blora, tetapi membangun rantai produksi yang memberikan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Ketiga, petani, peternak, pelaku UMKM dan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penghasil bahan baku.
Mereka jangan hanya ditempatkan sebagai pemasok. Mereka perlu memperoleh peningkatan produktivitas, teknologi, akses pembiayaan, kepastian pasar dan pola kemitraan yang sehat.
Bappenas sendiri dalam pengembangan hilirisasi komoditas menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Keempat, perguruan tinggi dan lembaga riset.
Di sinilah teknologi dan inovasi dibutuhkan. Jangan sampai Blora memiliki bahan baku melimpah tetapi teknologi pengolahannya justru harus didatangkan dari luar.
Kelima, perbankan dan lembaga pembiayaan.
Hilirisasi membutuhkan investasi. UMKM yang ingin naik kelas dari menjual bahan mentah menjadi produk olahan membutuhkan modal kerja, mesin, sertifikasi, kemasan, pemasaran dan akses pasar.
Keenam, BUMD, BUMN dan perusahaan besar dapat menjadi off-taker, mitra investasi maupun penggerak rantai pasok lokal.
Sementara UMKM harus diberi ruang masuk ke dalam rantai pasok industri. Dan yang tidak kalah penting adalah tenaga kerja lokal.
Hilirisasi harus diikuti pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan agar masyarakat Blora tidak hanya menjadi penonton ketika industri tumbuh di daerahnya sendiri.
Tujuan akhirnya bukan sekadar berdirinya pabrik. Bahkan bukan pula semata-mata bertambahnya investasi.
Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya nilai tambah ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan di daerah.
Artinya, ketika Blora memiliki komoditas tertentu, jangan berhenti pada menjual bahan mentah. Bahan tersebut harus dapat diolah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.
Semakin panjang dan kuat rantai nilai yang bisa dibangun di Blora, semakin besar pula peluang nilai ekonomi yang tinggal di Blora.
Kementerian Perindustrian juga menempatkan hilirisasi dalam konteks pembentukan rantai nilai domestik, kemitraan dengan IKM/UMKM, peningkatan daya saing, serta transisi menuju industri yang lebih berkelanjutan.
Karena itu, Bapperida akan lebih bijak apabila mempunyai dokumen peta jalan hilirisasi industri Blora yang isinya antara lain komoditas unggulan Blora, produksinya, produsennya, lokasi pengolahannya, teknologi yang diperlukan, calon investornya, pasarnya, kebutuhan infrastrukturnya, tenaga kerja yang dapat diserap, dan nilai tambah yang akan tinggal di Blora.
Blora memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Tantangannya adalah mengubah potensi menjadi produk, produk menjadi pasar, pasar menjadi investasi, dan investasi menjadi kesejahteraan.
Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi sebaiknya tidak hanya dihitung dari indikator jumlah pabrik yang berdiri atau jumlah rupiah investasi yang masuk.
Tetapi juga inikator lainnya seperti: peningkatan pendapatan petani, jumlah UMKM yang masuk dalam rantai pasok, penambahan lapangan kerja, jumlah anak-anak muda Blora memperoleh pekerjaan berkualitas, jumlah produk yang menembus pasar yang lebih luas, dan akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika indikator yang diukur sesuai dengan harapan, maka hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan. Ia telah menjadi jalan menuju transformasi ekonomi Blora.
Sebab pada akhirnya, hilirisasi bukan tentang bagaimana Blora menjual lebih banyak bahan baku.
Hilirisasi adalah tentang bagaimana Blora mampu menciptakan lebih banyak nilai dari apa yang dimilikinya.
Dan nilai tambah itulah yang semestinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendapatan, pekerjaan, usaha, investasi, inovasi, dan kesejahteraan.
Dari Blora sebagai daerah penghasil, menuju Blora sebagai daerah pengolah. Dari menjual potensi, menuju menciptakan nilai.
Dari ekonomi berbasis bahan baku, menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Itulah sesungguhnya roh hilirisasi (*).
Editor : Ali Mustofa