TNI Hadir, Rakyat Terakomodir: Memaknai Hari TNI

Redaksi Radar Kudus • Dipublikasikan Senin, 28 September 2026 | 10:24 WIB

 

A. Mahbub Djunaidi, S.Pd, M.Si.; Kabid Pemsosbud Bappeda Blora, alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)
A. Mahbub Djunaidi, S.Pd, M.Si. (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)

Oleh: A. Mahbub Djunaidi, Penulis Buku Membaca Zaman Menulis Makna

Tanggal 5 Oktober 2026 kembali menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan untuk mengenang perjalanan panjang TNI dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, Hari TNI dapat menjadi saat untuk melihat kembali bagaimana tentara Indonesia hadir di tengah rakyat dan ikut menjawab berbagai persoalan bangsa.

TNI memang lahir dari rahim perjuangan rakyat. Karena itu, kedekatan TNI dengan rakyat bukan sekadar slogan. Dalam perjalanan bangsa, tentara tidak hanya berada di garis depan ketika negara menghadapi ancaman keamanan, tetapi juga hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Kini kita semakin sering melihat prajurit TNI berada di tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kemanusiaan.

Mereka membantu membuka akses jalan, membangun jembatan, memperbaiki fasilitas umum, membantu masyarakat memperoleh air bersih, mendukung penanganan persoalan kesehatan dan stunting, membantu ketahanan pangan, serta bergerak cepat ketika bencana datang. Di sinilah makna pengabdian TNI terasa semakin luas.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI memiliki tugas membantu tugas pemerintahan di daerah serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Penjelasan undang-undang tersebut juga menyebut antara lain rehabilitasi infrastruktur sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah daerah.

Artinya, keterlibatan TNI dalam pembangunan bukanlah sesuatu yang berada di luar kerangka pengabdian. Justru terdapat ruang yang jelas ketika kemampuan, personel, peralatan, jaringan kewilayahan, dan kecepatan mobilisasi TNI dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan salah satu contoh yang sudah lama dikenal masyarakat. TMMD dirancang sebagai program lintas sektoral yang mempertemukan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengerjakan pembangunan fisik maupun nonfisik yang menyentuh kebutuhan warga. Jalan desa yang sebelumnya sulit dilalui menjadi lebih baik. Jembatan dibangun. Fasilitas umum diperbaiki. Lingkungan ditata. Masyarakat mendapatkan penyuluhan dan berbagai kegiatan sosial. Yang lebih penting, ada semangat gotong royong yang tumbuh.

Tentara tidak datang sebagai pihak yang berdiri di luar masyarakat. Prajurit turun langsung, bekerja bersama warga, mengangkat material, membersihkan lingkungan, membangun sarana, dan merasakan secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pembangunan jalan desa mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi masyarakat pedesaan, jalan bisa berarti sangat banyak.

Jalan yang baik memudahkan anak-anak pergi ke sekolah. Memudahkan petani membawa hasil panen. Mempercepat akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan. Memudahkan distribusi barang dan membuka hubungan ekonomi antardesa. Karena itu, membangun jalan sesungguhnya bukan hanya membangun infrastruktur. Membangun jalan berarti membuka jalan menuju kesejahteraan.

Di sinilah sinergi pemerintah daerah dan TNI menjadi penting. Pemerintah memiliki kewenangan, perencanaan, anggaran, dan program. TNI memiliki kemampuan personel, kedisiplinan, struktur kewilayahan, serta kemampuan bergerak cepat di lapangan. Jika semuanya dipertemukan dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan akan menjadi lebih bermakna.

Hal yang sama berlaku pada persoalan air bersih. Bagi masyarakat yang setiap hari dapat memperoleh air dengan mudah, air bersih mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi bagi warga di daerah yang mengalami kekeringan, air bersih adalah kebutuhan yang sangat berharga.

TNI dalam beberapa kegiatan kemanusiaan juga terlibat dalam penyediaan sarana air bersih. Pada Mei 2026, misalnya, TNI meninjau rehabilitasi pascabencana di Tapanuli dan menyerahkan bantuan sumur bor serta instalasi air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.

Pada Agustus 2026, TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum juga memperkuat sinergi dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur air dan irigasi.

Ini memberikan pelajaran penting: pertahanan negara juga memiliki dimensi kesejahteraan manusia. Masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih, pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang baik akan memiliki daya tahan sosial yang lebih kuat.

Persoalan lain yang membutuhkan kerja bersama adalah stunting. Stunting bukan semata-mata persoalan tinggi badan anak. Di dalamnya terdapat persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, air bersih, pola asuh, pendidikan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Karena itu, penanganannya tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan banyak pihak. TNI, dengan jaringan kewilayahannya yang sampai ke tingkat desa, dapat menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam edukasi, pendampingan, pelayanan sosial, maupun kegiatan kemanusiaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tentu saja, penanganan stunting harus tetap berbasis data dan mengikuti kewenangan serta keahlian masing-masing sektor. TNI dapat menjadi bagian dari kekuatan kolaboratif, bukan menggantikan peran tenaga kesehatan maupun perangkat pemerintah yang memang memiliki kompetensi teknis.

Kita juga dapat melihat arti penting kehadiran TNI ketika bencana terjadi.

Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung, kekeringan, maupun bencana lainnya sering kali membutuhkan respons cepat. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan panjang. Mereka membutuhkan pertolongan. Di medan bencana, kemampuan mobilisasi menjadi sangat penting. TNI memiliki personel dan struktur komando yang tersebar di berbagai wilayah sehingga dapat mendukung evakuasi, distribusi bantuan, pembukaan akses, pencarian dan pertolongan, serta pemulihan pascabencana. TNI sendiri menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Di sinilah kita memahami bahwa seragam loreng tidak selalu berarti medan pertempuran. Ada kalanya seragam loreng hadir di tengah lumpur banjir. Ada yang mengangkat korban. Ada yang membawa makanan. Ada yang membuka jalan yang tertutup longsor. Ada yang mengantarkan air bersih. Pada saat seperti itu, rakyat melihat tentara bukan sekadar sebagai kekuatan pertahanan, tetapi sebagai sesama anak bangsa yang datang membantu.

Namun ada satu hal yang perlu dijaga.

Keterlibatan TNI dalam pembangunan harus ditempatkan sebagai sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, bukan menggantikan fungsi pemerintah sipil.

Pemerintah daerah tetap menjadi institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. TNI hadir untuk membantu ketika kemampuan dan sumber daya TNI memang diperlukan.

Karena itu, kerja sama harus dibangun dengan perencanaan yang jelas, pembagian peran yang tegas, akuntabilitas, serta tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pola seperti itu, sinergi akan menjadi kekuatan.

Pemerintah daerah memiliki perencanaan. TNI memiliki kemampuan pendukung. Masyarakat memiliki semangat gotong royong. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan komunitas masyarakat sipil juga dapat mengambil bagian. Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama.

Ada ungkapan yang sangat penting untuk terus dijaga: TNI adalah tentara rakyat. TNI sendiri dalam berbagai doktrin dan pernyataannya menempatkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Jati diri tersebut tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus dirasakan.

Rakyat akan merasakan keberadaan TNI ketika prajurit hadir di saat masyarakat membutuhkan. Ketika jalan desa dibangun. Ketika air bersih mengalir. Ketika bencana terjadi. Ketika warga membutuhkan pertolongan. 

Dengan demikian, profesionalisme TNI bukan hanya terlihat dari kemampuan pertahanan, tetapi juga dari kemampuan menjalankan tugas secara disiplin, terukur, profesional, dan humanis ketika membantu masyarakat.

Hari TNI 5 Oktober 2026 kiranya dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat tersebut. Kita tentu berharap TNI semakin profesional dalam menjaga kedaulatan negara. Tetapi bersamaan dengan itu, kita juga berharap sinergi TNI dengan pemerintah daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Jalan antar-desa yang terbuka. Air bersih yang tersedia. Anak-anak yang tumbuh sehat. Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Petani yang semakin kuat. Desa yang semakin maju. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dan ketika TNI hadir membantu rakyat, membangun desa, membantu menghadapi bencana, menyediakan air bersih, mendukung kesehatan, dan memperkuat ketahanan masyarakat, di situlah semangat “Bersama Rakyat, TNI Kuat” menemukan maknanya dalam kehidupan nyata.

Selamat Hari TNI. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat, semakin kuat menjaga kedaulatan, dan semakin nyata kontribusinya bagi Indonesia yang aman, tangguh, maju, dan sejahtera (*).

Editor : Mahendra Aditya
Hari TNI 2026 TNI dan rakyat Hari TNI 5 Oktober 2026 peran TNI untuk rakyat TNI Manunggal Membangun Desa