Dapur MBG di Blora Makin Membludak, 95 SPPG Sudah Tercatat dan 43 Masih Antre

Ali Mustofa • Dipublikasikan Selasa, 15 September 2026 | 14:19 WIB
Ilustrasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ilustrasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)

BLORA - Jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora terus mengalami pertambahan. 

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 95 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masuk dalam data.

Namun, jumlah tersebut masih berpeluang bertambah karena terdapat 43 pengajuan SPPG baru yang sebelumnya masuk melalui portal Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora Artika Diannita menjelaskan, dari total 95 SPPG yang tercatat, sekitar 90 dapur sudah beroperasi.

Sementara lima SPPG lainnya belum dapat menjalankan kegiatan secara normal karena masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa persoalan yang disebut antara lain pencairan dana yang belum terealisasi hingga adanya SPPG yang terkena suspend.

Kondisi tersebut membuat jumlah SPPG yang tercatat tidak sepenuhnya sama dengan dapur yang aktif melayani program MBG.

“Sampai hari ini ada 95 SPPG berjalan. Namun yang beroperasi sekitar 90. Lima lainnya ada kendala. Seperti tidak cair dana, suspend dan lain sebagainya,” ujarnya.

Di sisi lain, minat untuk mengajukan pembukaan dapur MBG baru di Blora masih cukup tinggi.

Berdasarkan data yang dihimpun pada awal Juni, terdapat sekitar 43 pengajuan SPPG yang telah masuk melalui portal BGN.

Dari puluhan pengajuan tersebut, sebanyak sembilan SPPG diketahui telah mencapai tahapan verifikasi dan survei lapangan.

Namun, perkembangan pengajuan lainnya belum dapat diketahui secara pasti.

Kondisi itu terjadi karena portal BGN yang sebelumnya digunakan untuk memantau proses pengajuan kini sudah tidak dapat diakses.

Akibatnya, pihak SPPG di daerah mengalami keterbatasan dalam mengetahui perkembangan terbaru dari seluruh pengajuan yang telah masuk.

Artika menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses pengajuan SPPG.

Keterlibatan pihak daerah terutama dilakukan ketika pengajuan sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi dan survei lapangan.

Sementara keputusan akhir mengenai kelayakan SPPG tetap berada di tingkat pemerintah pusat.

“Kami di daerah hanya terlibat saat verifikasi lapangan dan survei lapangan. Proses lainnya langsung ke pusat. Layak atau tidak dari pusat,” tandasnya.

Dengan demikian, jumlah dapur MBG di Blora masih berpotensi meningkat dari 95 SPPG saat ini, terutama apabila sebagian dari 43 pengajuan baru tersebut nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan.

Namun, proses realisasinya tetap bergantung pada tahapan verifikasi serta keputusan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, lima SPPG yang sudah tercatat juga masih menghadapi persoalan operasional sehingga belum seluruhnya aktif. (tos)

Editor : Ali Mustofa
dapur program mbg SPPG BGN blora