Oleh: A. Mahbub Djunaidi, Penulis Buku Membaca Zaman Menulis Makna
Membaca Jawa Pos Radar Kudus Edisi 8 Agustus 2026 tentang ancaman kekeringan di Blora seharusnya tidak kita maknai sebagai berita tentang warga yang membutuhkan bantuan air bersih.
Ia adalah alarm.
Sebab Blora bukan satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menghadapi kekeringan. Ancaman itu menyebar dari kawasan Pantura hingga wilayah selatan dan pegunungan.
Namun justru karena banyak daerah mengalami persoalan yang sama, pertanyaannya menjadi lebih menarik: di mana posisi Blora dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah?.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak awal telah memetakan sedikitnya 18 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami kekeringan.
Di dalamnya terdapat Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Grobogan, Sragen, Boyolali, Klaten, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Banjarnegara dan sejumlah daerah lainnya. Jadi Blora tidak sendirian.
Bahkan perkembangan di lapangan menunjukkan kekeringan mulai benar-benar dirasakan di berbagai wilayah Jateng.
Hingga pertengahan Juli, 15 kabupaten telah menerima distribusi air bersih dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Total yang telah disalurkan mencapai lebih dari 3,258 juta liter.
Pemprov Jateng sendiri sejak awal telah menyiapkan 123 juta liter air bersih sebagai cadangan menghadapi musim kemarau 2026.
Artinya, persoalan kekeringan tahun ini memang bukan persoalan Blora semata.
Blora memiliki pengalaman panjang menghadapi kekeringan. Pada 2024, misalnya, BPBD Blora pernah mencatat 196 desa di 16 kecamatan mengalami krisis air, dengan jumlah warga terdampak mencapai sekitar 481 ribu jiwa.
Angka ini menunjukkan bahwa bagi Blora, kekeringan bukan fenomena sesaat.
Ia merupakan persoalan struktural yang berulang. Bahkan tahun ini BPBD Blora telah menganggarkan sekitar 1.200 tangki untuk dropping air.
Data BMKG akhir Juli menunjukkan Blora berada pada kategori Siaga Kekeringan Meteorologis, tetapi ada wilayah lain yang bahkan masuk kategori Awas, yakni Wonogiri.
Sejumlah daerah lain seperti Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Sragen dan lainnya juga berada dalam wilayah yang mendapat peringatan kekeringan.
Bahkan untuk durasi musim kemarau, sebagian kecil Pati dan Rembang diprediksi mengalami kemarau yang sangat panjang, sekitar 8–9 bulan.
Jadi Blora bukan daerah yang harus merasa paling menderita. Tetapi justru karena Blora sudah tahu bahwa dirinya rentan, maka tidak boleh terlambat mengambil langkah.
Blora bisa belajar dari pola penanganan daerah lain memetakan wilayah terdampak. Di tingkat provinsi, koordinasi lintas kabupaten/kota telah dilakukan sejak sebelum puncak kemarau.
Ada pula pendekatan yang mulai diarahkan pada sumur bor komunal, penguatan infrastruktur air bersih, konservasi sumber daya air dan edukasi masyarakat, bukan hanya dropping air.
Blora perlu mengubah paradigma.
Selama ini kita sering berpikir:
Kemarau → sumur kering → kirim tangki.
Ke depan harus berubah menjadi:
Musim hujan → tangkap air → simpan → kelola → gunakan saat kemarau.
Embung, waduk, sumur resapan, penampungan air hujan, revitalisasi sumber air, sumur bor komunal dan konservasi kawasan tangkapan air harus menjadi bagian dari strategi besar ketahanan air Blora.
Dengan kata lain: Tangki air adalah solusi darurat. Sumber air adalah solusi permanen.
Pemkab Blora perlu membuat peta desa rawan kekeringan yang diperbarui secara berkala, bukan hanya berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
Beberapa hal yang perlu dilakukan daerah rawan kekeringan antara lain dropping air berbasis Sistem Peringatan Dini (Early Warning System). Jangan menunggu masyarakat benar-benar kehabisan air.
Memperbanyak dan memperbaiki embung, sumur bor komunal, jaringan air baku dan tempat penampungan air hujan.
Memperkuat konservasi hutan, lahan dan daerah tangkapan air. Air hujan yang tidak disimpan hari ini akan kita cari dengan mobil tangki beberapa bulan kemudian.
Melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Hemat air, menampung air hujan, menjaga sumber air dan tidak merusak kawasan resapan harus menjadi gerakan bersama.
Jangan sampai hanya menjadi daerah yang paling sibuk mengirim tangki ketika kemarau datang, tapi jadilah daerah yang semakin pintar menyimpan air ketika hujan datang.
Ukuran keberhasilan menghadapi kekeringan bukanlah berapa banyak tangki yang berhasil dikirim.
Ukuran keberhasilannya adalah: berapa banyak warga yang tidak sampai kehabisan air.
Dan kalau tahun depan jumlah tangki yang dibutuhkan semakin sedikit karena sumber air semakin banyak, embung semakin berfungsi, sumur semakin terjaga dan masyarakat semakin hemat menggunakan air, itulah sesungguhnya keberhasilan pembangunan ketahanan air (*).
Editor : Ali Mustofa