Oleh: A. Mahbub Djunaidi, Penulis Buku Buku Membaca Zaman Menulis Makna
Ketika seseorang berompi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) datang mengetuk pintu rumah, mungkin bagi sebagian orang kehadirannya dianggap biasa saja. Ia hanya seorang petugas sensus yang datang membawa daftar pertanyaan.
Tetapi sesungguhnya, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik rompi itu. Ada negara yang sedang berusaha mengetahui wajah ekonominya sendiri.
Petugas membawa tanda pengenal yang dilengkapi QR Code dan surat tugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Itu bukan sekadar atribut. Ia adalah tanda bahwa negara sedang berikhtiar mengumpulkan data dari bawah: dari rumah tangga, warung, toko, usaha kecil, UMKM, perusahaan hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Pertanyaannya sederhana: maukah kita memberikan gambaran yang sebenarnya? Saya mendapatkan cerita dari petugas SE2026. Dalam menjalankan tugas, ia menemukan pengalaman yang cukup beragam.
Ada masyarakat yang dengan terbuka menjawab pertanyaan petugas. Tetapi ada pula yang tampaknya masih keberatan memberikan informasi secara terus terang.
Ada pula yang merasa tidak nyaman ketika ditanya tentang penghasilan dan pengeluaran. Bahkan ada yang marah. Saya tidak hendak menghakimi.
Cerita ini justru saya jadikan bahan renungan. Mengapa masih ada masyarakat yang merasa keberatan memberikan informasi kepada petugas sensus?
Mungkin karena belum memahami tujuan sensus. Mungkin khawatir data yang diberikan berkaitan dengan pajak.
Bisa juga karena masyarakat memang berhati-hati ketika menyangkut informasi ekonomi keluarga. Kekhawatiran semacam itu sebenarnya dapat dipahami.
Tetapi di sinilah pentingnya komunikasi dan kepercayaan. Sensus ekonomi bukan pemeriksaan pajak. Petugas bukan auditor kekayaan.
Mereka datang untuk mencatat, bukan mencari kesalahan. BPS membutuhkan data yang benar agar pemerintah mempunyai peta ekonomi Indonesia yang benar pula. Sebab kebijakan pemerintah pada akhirnya membutuhkan pijakan.
Bagaimana pemerintah mengetahui sektor usaha mana yang perlu diperkuat kalau datanya tidak lengkap?
Bagaimana pemerintah mengetahui kebutuhan UMKM kalau kondisi sebenarnya tidak tergambar?
Bagaimana pemerintah menentukan program pemberdayaan, akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, perluasan pasar dan berbagai intervensi ekonomi kalau data dasarnya tidak akurat? Di sinilah persoalannya.
Data bukan sekadar angka. Data adalah dasar untuk menentukan arah.
Jika data yang masuk terlalu kecil karena sebagian orang menyembunyikan kondisi sebenarnya, maka bisa saja sebuah sektor ekonomi terlihat tidak terlalu membutuhkan perhatian.
Padahal di lapangan justru membutuhkan dukungan.
Sebaliknya, jika data disampaikan berlebihan, kebijakan juga bisa salah arah. Karena itu, saya kira slogan yang paling sederhana untuk SE2026 adalah: Jangan bohong kepada sensus.
Karena kita bisa saja sedang membohongi masa depan kita sendiri bahkan kepada anak cucu kita di kemudian hari Kepada masyarakat, saya berharap tidak perlu takut ketika petugas resmi datang.
Pastikan identitasnya. Periksa QR Code dan surat tugasnya. Setelah yakin bahwa yang datang benar-benar petugas SE2026, mari menerima dengan baik dan memberikan informasi sesuai kenyataan.
Kepada para pengusaha dan pelaku UMKM, mari jangan merasa bahwa data usaha adalah sesuatu yang harus disembunyikan selama informasi tersebut memang dibutuhkan dalam kegiatan statistik resmi.
Justru melalui data yang benar, pemerintah dapat memahami kondisi dunia usaha secara lebih nyata.
Dan kepada petugas sensus, pengalaman di lapangan juga mengajarkan bahwa tidak semua pintu yang diketuk akan langsung terbuka. Maka diperlukan kesabaran.
Masyarakat perlu diberi penjelasan bahwa petugas hadir bukan sebagai orang yang hendak mencari kesalahan. Mereka adalah bagian dari proses negara membangun sistem kebijakan berbasis data.
Kepercayaan harus dibangun dari dua arah. Masyarakat percaya kepada petugas dan BPS.
Sebaliknya, BPS terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan melindungi kerahasiaan data dan menggunakan data sesuai ketentuan perstatistikan.
Pada akhirnya, keberhasilan SE2026 bukan hanya tanggung jawab BPS.
Ia membutuhkan partisipasi masyarakat, pengusaha, UMKM dan seluruh pelaku kegiatan ekonomi.
Pemerintah membutuhkan data untuk membuat kebijakan.
Pengusaha membutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan usaha. UMKM membutuhkan program yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Dan masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar menyentuh persoalan mereka.
Semuanya bertemu pada satu kata: Data.
Karena itu, ketika petugas berompi SE2026 datang mengetuk pintu rumah kita, jangan buru-buru melihatnya sebagai gangguan.
Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk menyampaikan keadaan kita kepada negara. Jika usaha kita kecil, katakan kecil.
Jika penghasilan kita turun, katakan turun. Jika pengeluaran kita meningkat, katakan meningkat. Jika usaha kita berkembang, katakan berkembang.
Tidak perlu dibagus-baguskan. Tidak perlu dikecil-kecilkan. Katakan apa adanya. Sebab negara tidak membutuhkan data yang menyenangkan. Negara membutuhkan data yang benar.
Dan dari data yang benar itulah pemerintah dapat mengambil kebijakan yang benar.
Pada akhirnya, rompi petugas boleh berbicara. QR Code boleh menjadi tanda pengenal.
Daftar pertanyaan boleh panjang. Tetapi yang paling menentukan adalah jawaban kita.
Jangan bohong kepada sensus. Jangan bohong kepada negara. Karena data hari ini adalah salah satu bahan untuk menentukan wajah Indonesia di masa depan (*).
Editor : Ali Mustofa