BLORA – Sebanyak 45 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora kini telah resmi menjalankan aktivitas usahanya.
Dari puluhan koperasi yang sudah beroperasi tersebut, produk kebutuhan pokok menjadi barang yang paling banyak diburu masyarakat, terutama beras dan minyak goreng.
Selain menyediakan kebutuhan harian, sejumlah KDMP juga menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko kelontong.
Selisih harga memang tidak terlalu besar, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per produk, namun cukup menarik minat warga untuk berbelanja.
Di KDMP Desa Jejeruk, misalnya, aktivitas jual beli sudah berlangsung sejak 22 Juni 2026.
Koperasi ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB dengan didukung lima orang karyawan.
“Untuk karyawan sudah ada lima orang. Setiap hari kami berhasil menjual berbagai produk. Mulai dari barang kebutuhan pokok, jajanan, dan minuman botol,” ucap Ketua KDMP Desa Jejeruk Jefriyanto.
Meski demikian, sejumlah rak dagangan masih terlihat kosong. Produk bersubsidi seperti beras dan minyak goreng juga belum tersedia di etalase penjualan.
Kendati begitu, berbagai kebutuhan pokok, makanan ringan, hingga minuman kemasan tetap menjadi pilihan utama pembeli yang datang setiap hari.
Ketua KDMP Desa Jejeruk, Jefriyanto, mengatakan bahwa penjualan didominasi oleh sembako, khususnya minyak goreng, beras, serta aneka jajanan yang banyak diminati warga sekitar.
Berbeda dengan kondisi di Desa Jejeruk, KDMP Tambahrejo telah memiliki stok barang yang lebih lengkap.
Hampir seluruh rak terisi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, mi instan, beras, makanan ringan, hingga kebutuhan pokok lainnya.
Keberadaan koperasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.
Sejumlah warga mengaku memilih berbelanja di KDMP karena harga yang ditawarkan sedikit lebih murah dibandingkan warung atau toko kelontong di sekitar tempat tinggal mereka.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora, Kiswoyo, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 45 KDMP yang telah beroperasi dan tersebar di 12 kecamatan.
Namun, masih ada empat kecamatan yang belum memiliki koperasi aktif, yakni Kecamatan Japah, Jati, Kunduran, dan Kradenan.
Sementara di kecamatan lainnya, jumlah KDMP yang beroperasi masih terus bertambah secara bertahap.
Menurut Kiswoyo, setiap KDMP memiliki model usaha yang berbeda.
Sebanyak 30 koperasi memperoleh pasokan barang dari Agrinas, 10 koperasi menjalankan usaha penjualan elpiji, sedangkan lima koperasi lainnya mengembangkan usaha secara mandiri dengan menjual sembako dan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kalau di Blora itu, KDMP jual elpiji ada 10, yang dagangannya disuplai Agrinas ada 30 KDMP, dan yang usaha mandiri ada lima KDMP,” ungkapnya.
Seluruh koperasi yang telah beroperasi juga dipastikan telah mengantongi legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga status badan hukum yang dibuktikan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Pemerintah Kabupaten Blora kini mendorong para pengelola koperasi agar semakin profesional dalam mengembangkan usahanya.
Peluang kerja sama juga dibuka dengan sejumlah BUMN, seperti Pertamina Patra Niaga untuk distribusi elpiji, Pupuk Indonesia untuk pupuk bersubsidi, serta Bulog dalam penyediaan beras dan kebutuhan pokok bersubsidi. (ari)
Editor : Ali Mustofa