JAKARTA – Antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), beredar poster di berbagai platform digital yang mengklaim bahwa pendaftaran CPNS 2026 telah resmi dibuka. Informasi tersebut dipastikan tidak benar.
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa poster yang beredar merupakan informasi palsu atau hoaks. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap pengumuman yang berasal dari sumber tidak resmi, terlebih yang menyertakan tautan mencurigakan dan mengatasnamakan instansi pemerintah.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN sekaligus Juru Bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi terkait pembukaan seleksi CPNS 2026 sebagaimana yang tercantum dalam poster yang beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan.
Modus Lama Kembali Muncul
Menurut BKN, salah satu ciri utama hoaks tersebut adalah penggunaan tautan yang bukan berasal dari domain resmi pemerintah. Selain itu, narasi yang digunakan cenderung memancing masyarakat agar segera mengklik link tertentu dengan iming-iming pendaftaran CPNS yang diklaim telah dibuka.
Modus seperti ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus penipuan berkedok rekrutmen ASN kerap muncul menjelang atau saat proses seleksi berlangsung. Pelaku biasanya memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap lowongan CPNS maupun PPPK untuk memperoleh data pribadi korban, menyebarkan malware, atau melakukan penipuan finansial.
Praktik tersebut dapat membahayakan calon pelamar karena data yang diberikan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat email, hingga dokumen identitas lainnya berpotensi disalahgunakan.
Informasi CPNS Hanya Diumumkan Melalui Kanal Resmi
BKN menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK, hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
Masyarakat disarankan untuk selalu memantau informasi melalui:
-
Portal SSCASN BKN
-
Website Resmi BKN
-
Akun media sosial resmi BKN yang telah terverifikasi
-
Website kementerian atau lembaga yang membuka formasi ASN
Pengumuman resmi pemerintah umumnya memuat dasar hukum, jadwal yang jelas, rincian formasi, serta menggunakan domain resmi pemerintah dengan akhiran .go.id.
Kenali Ciri-Ciri Hoaks Rekrutmen CPNS
Agar tidak menjadi korban informasi palsu, masyarakat perlu mengenali beberapa tanda umum hoaks rekrutmen ASN, antara lain:
-
Menggunakan tautan di luar domain pemerintah.
-
Menjanjikan kelulusan instan atau tanpa tes.
-
Meminta sejumlah uang untuk proses pendaftaran.
-
Mengatasnamakan pejabat atau instansi pemerintah tanpa dasar resmi.
-
Mendesak masyarakat segera mengklik tautan atau mengisi data pribadi.
-
Tidak tercantum pada website resmi pemerintah.
Para ahli keamanan siber juga mengingatkan bahwa tautan palsu sering digunakan untuk mencuri akun, menyebarkan aplikasi berbahaya, hingga melakukan phishing yang menargetkan data pribadi korban.
BKN Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Digital
BKN mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Setiap informasi terkait rekrutmen ASN sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi sebelum dibagikan kepada orang lain.
Menurut BKN, upaya meningkatkan literasi digital menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran hoaks yang kerap muncul setiap kali isu pembukaan CPNS menjadi perbincangan publik.
“Jangan sampai keinginan menjadi ASN dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pastikan selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya,” tegas BKN.
Belum Ada Pengumuman Resmi CPNS 2026
Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai jadwal pembukaan seleksi CPNS 2026 secara nasional. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat melalui BKN dan instansi terkait.
Calon pelamar disarankan mulai mempersiapkan dokumen administrasi, memperbarui data kependudukan, serta memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak tertinggal ketika proses seleksi benar-benar dibuka.
Editor : Mahendra Aditya